Title stringlengths 3 104 | Link stringlengths 47 193 | Question stringlengths 20 2.96k | Answer stringlengths 371 32.8k |
|---|---|---|---|
Bisakah Surat Menteri Mengintervensi Pengurusan BUMN? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-surat-menteri-mengintervensi-pengurusan-bumn-cl2038/ | Sejauh mana kekuatan mengikat surat menteri? Sebagai contoh, menteri mengeluarkan surat kepada direksi BUMN berisi instruksi untuk melakukan investasi di berbagai tempat. Sampai mana instruksi dalam bentuk surat menteri tersebut dapat mengikat direksi BUMN tersebut? Terima kasih. | Selain organ Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Selanjutnya, mengenai surat menteri yang berisi arahan untuk melakukan investasi dapat termasuk upaya intervensi yang telah dilarang tegas dalam [UU BUMN](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/... |
Pengakuan Perbuatan Hukum Sebelum PT Berbadan Hukum | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengakuan-perbuatan-hukum-sebelum-pt-berbadan-hukum-lt5077f01cbd4d3/ | Apakah *circular resolution* dapat dilakukan untuk mengakui perbuatan hukum pendiri PT sebelum berbentuk badan hukum? | Ketika suatu perseroan terbatas (“PT”) belum dinyatakan sebagai badan hukum, perbuatan yang mengatasnamkan PT hanya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh anggota direksi, pendiri, dan dewan komisaris. Apabila hanya dilakukan oleh pendiri saja, maka perbuatan dimaksud merupakan tanggung jawab pendiri yang bersangkuta... |
Manfaat dan Risiko Pelaksanaan Merger PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/manfaat-dan-risiko-pelaksanaan-merger-pt-lt4b70ea10df5d0/ | Yang ingin saya tanyakan adalah adakah syarat-syarat merger antara dua perusahaan tertutup yang sahamnya lebih dari 99% dimiliki oleh perusahaan terbuka? Adakah manfaat dan kerugian yang didapat oleh perusahaan hasil merger dan perusahaan terbuka tersebut? Terima kasih. | Merger atau penggabungan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan terbatas (“PT”) atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada (*merging company*). Untuk melakukan merger, setiap PT harus terlebih dahulu memenuhi segala syarat penggabungan perusahaan berdasarkan peraturan terkai... |
Pengadilan yang Berwenang Mengadili Sengketa Direksi dengan Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengadilan-yang-berwenang-mengadili-sengketa-direksi-dengan-perusahaan-lt5c514f9158462/ | Apakah untuk mengangkat direktur baru di perusahaan harus membuat kontrak kerja juga selain RUPS? Jika terjadi sengketa direktur dengan perusahaan apakah UU Ketenagakerjaan dapat diberlakukan? Pengadilan mana yang berwenang mengadili sengketa direksi dengan perusahaan? | Pada dasarnya, direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Dalam praktiknya, selain diangkat oleh RUPS, memang ada kontrak kerja antara direksi dengan perusahaan. Namun, kontrak kerja tersebut tidak berdasarkan [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-t... |
Bisakah KPPU Melakukan Pembatalan Merger? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-kppu-melakukan-pembatalan-merger-lt4d093b3ba6c8f/ | 1. Apakah KPPU dapat membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham seperti yang diamanatkan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU 5/1999; dan
2. Bagaimana status hukum perseroan yang telah berakhir karena hukum akibat melakukan penggabungan atau peleburan yang kemudian merger tersebut dibatalkan oleh KPPU? | Benar bahwa KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, salah satunya yaitu pembatalan merger. Sedangkan untuk status hukum perseroan pasca pembatalan merger sepanjang penelusuran kami tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda ... |
Apa itu PeradilanIn Absentiadalam Perkara Pidana dan Perdata? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-peradilan-in-absentia-dalam-perkara-pidana-dan-perdata-lt4f2e502cd0e52/ | Apakah yang dimaksud dengan peradilan *in absentia* dalam pemeriksaan perkara dalam pengadilan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. | Sederhananya, pengertian peradilan *in absentia* adalah pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak tergugat atau terdakwa. Peradilan *in absentia* tidak hanya berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun juga dalam perkara perdata.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKA... |
Ini Ketentuan Hukum Bursa Karbon di Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-ketentuan-hukum-bursa-karbon-di-indonesia-lt67b729791ab63/ | Dalam upaya mengakselerasi netralitas karbon, adakah regulasi terkait bursa karbon di Indonesia? | Terkait upaya mengakselerasi netralitas karbon, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bursa karbon. Pada dasarnya, perdagangan karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme bursa karbon. Bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit... |
Ketentuan Kriteria Pemilik Bank | https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-kriteria-pemilik-bank-lt57d4b4ff4446a/ | Apa saja kriteria pemilik bank berdasarkan undang-undang? Misalnya, bank berbentuk badan hukum PT. | Kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan bank di sini adalah bank umum yang dapat berbentuk badan hukum PT. Oleh karena itu, terhadap bank umum berbentuk badan hukum PT harus merujuk pada [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=intern... |
Cara Mengajukan Pembubaran CV | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-pembubaran-cv-lt5c73a66099b4e/ | Apakah jika saya memiliki CV namun usaha CV tersebut akhirnya belum jalan sehingga SIUP dan TDP CV-nya sendiri pun tidak ada, apakah perlu aktivitas hukum tertentu? Karena takutnya termasuk pelanggaran, seperti denda tertentu. Apakah perlu saya membubarkan CV? Bagaimana langkahnya? Terima kasih. | Setelah berlakunya [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan [UU Cipta Kerja](https://... |
Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah-lt598a6c8192ed4/ | Bagaimana dasar hukum mengenai bank syariah? Apakah program prinsip bagi hasil dan�*wadiah*�dalam bank syariah hanya berdasarkan hukum islam saja? Apakah sudah ada legalisasinya? | Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya hendaklah berasaskan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dal... |
Pengurusan PT Jika Direksi Berhalangan karena Sakit | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengurusan-pt-jika-direksi-berhalangan-karena-sakit-lt4e8ec96ab10fe/ | Bagaimana kedudukan seorang direksi bilamana dalam pelaksanaan perseroan terbatas dia mengalami sakit jasmani seperti sakit *stroke*? Bisakah dikatakan bahwa direksi tersebut berwenang atas pekerjaannya di perseroan terbatas? Terima kasih dan mohon bantuannya. | Apabila direksi perseroan terbatas (“PT”) berhalangan menjalankan pengurusan PT misalnya karena sakit strok, maka harus dicek kembali ketentuan dalam anggaran dasar PT.
Jika jabatan direksi pada PT tersebut diduduki oleh lebih dari satu orang, maka ketika ada direksi yang berhalangan, perseroan masih dapat berjalan. N... |
Bolehkah Koperasi Menjadi Pemegang Saham PT? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-koperasi-menjadi-pemegang-saham-pt-lt560d81ef5532b/ | Apakah koperasi dapat menjadi pemegang saham dalam PT? Apa dasar hukumnya? Terima kasih. | Menurut [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya dalam [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source... |
Syarat Menjadi Hakim Agung dan Proses Pengangkatannya | https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-menjadi-hakim-agung-lt5bcfdba5d5cb5/ | Mohon pencerahannya mengenai bagaimana hakim agung dipilih dan pengangkatan hakim agung oleh siapa? Apa tugas hakim agung dan apa syarat menjadi hakim agung? Terima kasih penjelasannya. | Hakim agung adalah pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung (“MA”) dengan jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Hakim agung ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”). Sedangkan yang mengajukan calon hakim agung ke DPR adalah tugas Komisi Yudisial (“KY”) yang mana ... |
Akibat Hukum Jika Direksi Menyalahgunakan Wewenang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-jika-direksi-menyalahgunakan-wewenang-lt5a2908959f2c4/ | Bagaimana status anggota direksi jika dilaporkan ke polisi atas tindakan pidana penyalahgunaan wewenang jabatan oleh salah satu pemegang saham? Status belum menjadi tersangka, masih dalam tahap penyidikan sebagai saksi. Apakah masih dikatakan sah menjadi direksi dan menjalankan perusahaan? | Di dalam pertanyaan, Anda tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota direksi. [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) pun tidak me... |
Status Perjanjian Utang Jika Debitur CV Berubah PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-perjanjian-utang-jika-debitur-cv-berubah-pt-lt4d193d70cc99d/ | Kami perusahaan *multifinance* mempunyai debitur yang berubah bentuk dari CV (Persekutuan Komanditer) menjadi PT (Perseroan Terbatas). Pertanyaan saya, bagaimana status perjanjian kredit dan pengikatan agunan (fidusia) yang telah dibuat sebelum perubahan tersebut dilakukan? Mohon penjelasannya. | Perbedaan utama antara *Commanditaire Vennootschap* (“CV”) dan perseroan terbatas (“PT”) terletak pada status badan hukumnya. Oleh karena itu, CV dapat berubah menjadi PT tanpa harus membubarkan dirinya terlebih dahulu dengan syarat menyelesaikan perikatan yang telah terjadi antara pengurus CV dengan pihak ketiga.
Men... |
Pembayaran Utang Jika Perusahaan Telah Bubar | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-utang-jika-perusahaan-telah-bubar-cl1591/ | Perusahaan kami sudah tidak beroperasi namun masih menyisakan utang. Apa yang bisa kami lakukan, apakah tetap termasuk wanprestasi? | Guna menyederhanakan jawaban, kami mengasumsikan bahwa perusahaan yang Anda maksud telah dilakukan pembubaran perusahaan sebagaimana diatur dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan pe... |
Siapa yang Wajib Menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-wajib-menyimpan-daftar-pemegang-saham-dan-daftar-khusus-lt59c860cd75432/ | Siapakah yang berhak memegang Daftar Pemegang Saham (DPS) dalam suatu perusahaan? Apa yang dimaksud dengan DPS dan daftar khusus? | Daftar pemegang saham merupakan daftar yang memuat sejumlah informasi tertentu yang berkaitan dengan pihak yang mengambil sejumlah bagian dari saham yang disetorkan pada perseroan. Sedangkan daftar khusus merupakan daftar yang berisi informasi besaran kepemilikan dan kepentingan dari anggota direksi dan komisaris guna ... |
Siapa Saja yang Dapat Menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-saja-yang-dapat-menjadi-anggota-komite-nominasi-dan-remunerasi-lt67b4310e185d5/ | Jika komposisi anggota KNR terdiri dari 3 orang, dimana 1 orang ketua merupakan komisaris independen dan 2 orang anggotanya merupakan komisaris perseroan, apakah bisa? Pada bagian b nomor 2 dan 3 Pasal 3 [POJK 34/POJK.04/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a26050585c9/peraturan-otoritas-jasa-keuangan... | Komite Nominasi dan Remunerasi (“KNR”) adalah komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas dewan komisaris pada emiten dan perusahaan publik terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
KNR terdiri atas 3 orang anggota, yaitu 1 komisaris independen yang mer... |
10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum | https://www.hukumonline.com/klinik/a/10-alasan-phk-yang-batal-demi-hukum-lt4c47ebdb9c660/ | PHK yang batal demi hukum diatur pada undang-undang apa? Apa saja alasan PHK yang batal demi hukum? | Pada dasarnya pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”). Namun, dalam hal PHK tidak dapat dihindari, maka maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Terkait ... |
Tanggung Jawab Tak Terbatas bagi Direksi PT yang Lalai | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-tak-terbatas-bagi-direksi-pt-yang-lalai-lt4d61e485b6623/ | Adakah aturan tentang tanggung jawab tidak terbatas kepada direksi mengenai PT yang dikelolanya? Terima kasih. | Pada prinsipnya direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (“PT”) dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca u... |
Dapatkah Kurator Menyelenggarakan RUPS untuk Memberhentikan Direksi dan Komisaris? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-kurator-menyelenggarakan-rups-untuk-memberhentikan-direksi-dan-komisaris-cl105/ | Apa saja tugas kurator? Apakah kurator dapat menyelenggarakan RUPS, mengubah anggota dewan direksi dan dewan komisaris? | pihak yang berhak mengubah (penggantian atau pemberhentian) anggota direksi dan dewan komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). RUPS tersebut hanya berhak diselenggarakan oleh pemegang saham atau dewan komisaris. Sehingga, kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tidak... |
Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Komisaris dan Direksi Sekaligus? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pemegang-saham-merangkap-komisaris-dan-direksi-sekaligus-lt53e1916f1039b/ | Dapatkah pemegang saham PT juga merangkap sebagai komisaris dan direksi sekaligus? Mohon pencerahannya. | Jika pemegang saham perseroan terbatas (“PT”) merangkap sebagai komisaris dan direksi secara sekaligus, hal ini tidak dapat dimungkinkan karena tupoksi direksi dan komisaris akan menjadi tumpang tindih. Namun, apabila pemegang saham PT menjadi salah satunya (direksi atau komisaris), hal ini masih diperbolehkan. Apa das... |
Legalitas Aborsi dan Hak Korban Pemerkosaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan-lt53e83426ce020/ | Bagaimana legalitas aborsi akibat pemerkosaan? Apa saja hak wanita korban pemerkosaan yang melakukan aborsi? | Pada dasarnya, [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama tidak membenarkan aborsi atas alasan apapun. Namun, UU 1/2023 tentang KUHP baru “memp... |
Akibat Hukum PT yang Didirikan oleh Suami Istri dengan Harta Bersama | https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-pt-yang-didirikan-oleh-suami-istri-dengan-harta-bersama-cl3380/ | Bagaimana status suatu perseroan terbatas (yang pendiriannya sesuai [UU No. 4/2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman ... | Pendirian perseroan terbatas (“PT") oleh pasangan suami istri tanpa perjanjian pisah harta menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan syarat minimal dua pendiri yang merupakan entitas hukum terpisah. Dalam perspektif hukum, suami istri tanpa perjanjian perkawinan dianggap sebagai satu kesatuan subjek hukum, sehin... |
Mengenal Fungsi PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/PPJB-dalam-proses-jual-beli-tanah-lt6086d9ebd6b6d/ | Saya ada pertanyaan, kita ambil contoh si A memiliki tanah seluas 128 m2 dan legalitasnya SHM, dibeli si B 50 m2, tetapi si B baru memiliki legalitas PPJB (belum ada balik nama atau pemecahan sertifikat). Nah, kemudian si B ini ada kebutuhan mendesak dan tanah itu dijual ke si C. Lalu si C berniat ingin balik nama. Si ... | Pada prinsipnya peralihan hak atas tanah tidak mengharuskan adanya perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”). PPJB adalah perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli dengan akta jual beli (AJB).
Perlu diketahui, jika mengacu kepada [SEMA 4/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt585... |
Persetubuhan Suka Sama Suka dengan Anak, Bisakah Dituntut? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-suka-sama-suka-dengan-anak--bisakah-dituntut-lt50692e475ef42/ | Akhir-akhir ini sedang ramai mengenai penetapan tersangka Vadel Badjideh. Vadel jadi tersangka atas dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yaitu anak Nikita Mirzani. Lantas, bagaimana sih pengaturan persetubuhan anak di Indonesia? Lalu, jika suka sama suka apakah tetap dapat dituntut? | Walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, persetubuhan antara orang dewasa dan anak tidak dapat menghindarkan orang dewasa tersebut untuk dikenai jeratan hukum. Hal ini karena perbuatan persetubuhan terhadap anak dikategorikan sebagai *statutory rape* yang kualifikasinya ditentukan berdasarkan hukum, bukan berdasar... |
Bolehkah Rekening DanaFloatDibuat Atas Nama Direktur Utama? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-rekening-dana-ifloat-i-dibuat-atas-nama-direktur-utama-lt5d92ff425d780/ | Menurut Pasal 165 ayat (2) huruf a PBI 23/6/2021 diatur mengenai PJP yang menyelenggarakan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan uang elektronik wajib menempatkan dana *float* sebesar 30% giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4. Pertanyaannya, apakah boleh rekening ... | Rekening yang digunakan untuk penempatan dana *float* sudah seharusnya menggunakan rekening atas nama perseroan terbatas (“PT”), bukan atas nama pribadi sekalipun milik direktur utama sekaligus pemegang saham. Hal ini karena terhadap harta kekayaan PT berlaku prinsip “pertanggungjawaban terbatas” yang menegaskan adanya... |
Deradikalisasi untuk Mencegah Terorisme | https://www.hukumonline.com/klinik/a/deradikalisasi-untuk-mencegah-terorisme-lt5df1c81e1b935/ | Apa saja langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan deradikalisasi para tersangka terorisme? | Deradikalisasi dilakukan dalam rangka pencegahan terorisme akibat pemahaman ideologi radikal yang sifatnya destruktif dan bisa merasuk ke dalam kehidupan masyarakat luas. Menurut Pasal 2 ayat (1) [PP 77/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ddb4fa8ed937/peraturan-pemerintah-nomor-77-tahun-2019/?utm_sou... |
Mungkinkah Yayasan Berubah Menjadi PT? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-yayasan-berubah-menjadi-pt-lt52f9747a0a08b/ | Apakah dimungkinkan sebuah yayasan (misalnya sekolah) dapat berubah status menjadi perusahaan? Apa dasar hukumnya? | Sekalipun yayasan maupun Perseroan Terbatas (“perseroan/PT”) merupakan subjek hukum yang diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) di Indonesia, terdapat berbagai perbedaan yang bersifat saling bertolak-belakang di antara keduanya, yang mengakibatkan suatu yayasan tidak dapat berubah status menjadi suatu PT. Mengapa... |
Barang-barang yang Dikenakan PPN 12% | https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-barang-yang-dikenakan-ppn-12-lt6489e0a257733/ | Pasca berlakunya [UU Harmonisasi Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) terbaru, benarkah tarif PPN menjadi 12%? Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12% dan bagaimana perhitungannya? Bisakah diberikan conto... | Pasca berlakunya [UU Harmonisasi Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6183566157105?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2021) terbaru, tarif PPN naik dari 11% menjadi 12%. Ketentuan PPN 12% tersebut mengelompokkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk barang mewah dan ... |
Apakah Orang Buta Huruf Bisa Menjadi Direksi PT? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-buta-huruf-bisa-menjadi-direksi-pt-lt4f5d829c1ec6d/ | Apakah orang yang buta huruf bisa menjadi direksi PT? Mohon penjelasannya. | Sehubungan dengan pertanyaan Anda, mengacu pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) dan Pasal 1330 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/... |
Bisakah Memaksa Pemegang Saham Lain untuk Membeli Saham? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-memaksa-pemegang-saham-lain-untuk-membeli-saham-cl6327/ | Saya, jabatan direktur utama, adalah seorang pemegang saham PT. X (PT tertutup) dengan komposisi saham 50%. 50% sisanya dimiliki oleh seorang teman saya (jabatan komisaris utama). Sayangnya, hubungan baik kami berakhir. Sejak tahun lalu, teman saya tersebut atas keinginannya sendiri hendak melepas dan menjual sahamnya ... | Pada dasarnya tidak ada kewajiban pemegang saham untuk membeli saham yang ditawarkan oleh pemegang saham lain. Artinya, pemaksaan pembelian saham tidak dapat dibenarkan secara hukum. Apa alasannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Ar... |
CV Bubar, Bagaimana dengan Utangnya? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cv-bubar-bagaimana-dengan-utangnya--lt4e014e281bc82/ | Sebuah CV (terdiri dari 2 pesero pengurus dan 2 pesero komanditer) mempunyai utang kepada PT. Sebelum utang lunas, CV menyatakan bubar dengan menunjukkan Kesepakatan Pembubaran kepada PT. PT masih berusaha menagih utang tersebut, meski CV tersebut telah bubar. Muncul opsi dari salah seorang pesero komanditer agar utang... | *Commanditaire Vennootschap* (“CV“) atau Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer (pasif) atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak sebagai sekutu komplementer (aktif) untuk melakukan pengurusan terhada... |
Legal Protection for Consumers of Concert Ticket Entrusted Services | https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-protection-for-consumers-of-concert-ticket-entrusted-services-lt67ae360ce9c84/ | There has been a lot of news lately about scams involving concert ticket-entrusted services. Is there any protection for consumers who use these services? Thank you. | Entrusted service is defined as the service of purchasing an item provided to people who cannot buy the item directly either in a physical store or online with the withdrawal of a fee. According to the [Consumer Protection Law](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/translation... |
Jika Kontrak Kerja Tidak Mencantumkan Besaran Upah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-kontrak-kerja-tidak-mencantumkan-besaran-upah-lt4ebc1b403a37b/ | Saya bekerja pada seseorang yang bergerak di bidang jasa. Ketika usaha ini menjadi besar, saya dan beberapa teman disodori sebuah surat kontrak kerja yang kondisinya tanpa ada besaran upah dan hanya terdapat 1 rangkap, apakah hal itu boleh? | Besaran upah dan cara pembayarannya merupakan salah satu komponen yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Namun, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik mengenai apa akibatnya jika dalam perjanjian kerja tidak dicantumkan mengenai besaran upah.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan ... |
Nama Perusahaan Pakai Nama Suatu Daerah, Bolehkah? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/nama-perusahaan-pakai-nama-suatu-daerah--bolehkah-lt52f7a078e1308/ | Bolehkah nama PT menggunakan nama suatu desa/daerah? Apakah hal tersebut dibenarkan secara hukum. Lalu, bisakah desa tersebut meminta royalti terhadap PT yang menggunakan nama desa tersebut dengan alasan CSR? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh desa tersebut terhadap PT yang menggunakan nama suatu desa? | Berdasarkan [PP 43/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e9543fbce3c2/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2011), nama perseroan adalah nama yang... |
Apa Bedanya Talak Satu, Dua, dan Tiga? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-bedanya-talak-satu--dua--dan-tiga-lt55d543b865916/ | Saya masih bingung perbedaan talak 1, talak 2, dan talak 3 itu apa. Boleh tolong jelaskan perbedaan ketiganya? Sebelumnya terima kasih. | Talak satu dan talak dua adalah talak yang masih dapat dirujuk atau kawin kembali. Sedangkan talak tiga adalah talak yang memiliki konsekuensi hukum berupa kedua mantan suami-istri tidak boleh rujuk dan kawin lagi. Setelah jatuhnya talak tiga, sang istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu dan mengikuti atu... |
Bought Something That Had Expired? Take These Actions | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bought-something-that-had-expired-take-these-actions-lt67ad3947061c4/ | I bought an item at a convenience store, but after consuming it, I realized it had expired. What actions should I take? | Fundamentally, consumers have the right to obtain comfort, security, and safety in consuming goods and/or services. This is of course contrary to the actions of business actors who trade goods without expiration labels or trade goods that are already expired.
So, what legal actions can be taken by consumers if they ha... |
Peraturan Pelaksana UU Perseroan Terbatas | https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-pelaksana-uu-perseroan-terbatas-lt4d9ed0cc0318d/ | Apa saja peraturan pemerintah dari [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya dalam [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-no... | Perlu diketahui sebelumnya, meskipun [PP 27/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/49/peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_27_1998) merupakan peraturan pelaksana dari [UU 1/1995](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/50/undangund... |
Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasar-modal-konvensional-dan-pasar-modal-syariah-cl3025/ | Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara pasar modal yang biasa kita kenal sekarang (konvensional) dengan pasar modal syariah? Bagaimana konsep yang berlaku di pasar modal syariah? | Pasar modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya adalah tempat mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang. Pada dasarnya, pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Hanya saja di dalam pasar modal syariah terdapat karakter... |
Perbedaan Dividen Final dan Dividen Interim | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dividen-final-dan-dividen-interim-cl1949/ | Apakah yang dimaksud dengan dividen final dan dividen interim? Apa perbedaannya? Apakah kedua istilah tersebut ditemukan pula pada perusahaan terbuka? | Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, biasanya dalam bentuk uang. Dividen final dibagikan setelah disetujui RUPS dan hanya ketika perusahaan memiliki saldo laba positif. Sementara itu, dividen interim adalah pembagian laba sementara yang dilakukan sebelum laba tahunan disahkan, berdasarkan kep... |
Bisakah Jual Rumah Warisan Jika Ada Ahli Waris yang Tidak Setuju? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-jual-rumah-warisan-jika-ada-ahli-waris-yang-tidak-setuju-lt4f44d6babca60/ | Kami lima bersaudara dan kedua orang tua kami sudah meninggal dunia. Orang tua kami meninggalkan sebuah rumah, ada yang aku ingin ketahui yaitu rumah tersebut kami mau jual, tapi ada seorang ahli waris yang tidak setuju rumah tersebut dijual dengan alasan yang kami tidak tahu. Apakah kami yang empat bersaudara bisa men... | Jika Anda dan 3 orang lainnya selaku ahli waris ingin menjual rumah tersebut, maka harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Tanpa adanya persetujuan dari 1 orang ahli waris, maka Anda tidak boleh menjual rumah tersebut, kecuali 1 orang ahli waris yang tidak setuju tersebut terbukti tidak pantas atau terhalang ... |
RepackagingBarang Impor Langgar Hak Desain Industri? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/irepackaging-i-barang-impor-langgar-hak-desain-industri-lt67ad36c81ab63/ | Saya melakukan jasa titip (jastip) barang tanpa merek dari Cina dan Thailand. Lalu barang impor tersebut saya *repackaging*, serta perusahaan di Cina dan Thailand tidak keberatan. Adakah pelanggaran desain industri terjadi dalam hal ini? | Impor barang kemudian melakukan pengemasan ulang untuk dijual kembali berbeda dengan usaha jasa titip (”jastip”). Namun demikian, pemerintah Indonesia memandang bahwa praktik jastip merupakan kegiatan impor yang mana barang-barang yang diimpor menggunakan skema jastip dikategorikan sebagai barang (bawaan penumpang) *no... |
BolehkahRepackagingBarang Impor dengan Merek Sendiri? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-irepackaging-i-barang-impor-dengan-merek-sendiri-cl5492/ | Semisal saya impor barang dari China, Thailand, Korea tanpa merek, lalu saya *repackaging* dan saya daftarkan dengan merek yang lain, dan perusahaan di China, Thailand, Korea tidak keberatan. Apakah saya melanggar hukum merek? | Melakukan impor barang dari China, Thailand, dan Korea tanpa merek untuk dikemas ulang dan mendaftarkan merek Anda sendiri tidak melanggar hukum selama Anda memperhatian ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di Indonesia maupun di negara asal barang tersebut, terutama ketentuan mengenai impor barang... |
Bolehkah Menaikkan Jam Kerja karena Upah Minimum Naik? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menaikkan-jam-kerja-karena-upah-minimum-naik-lt67a8610c28d47/ | Saya mau tanya untuk perusahaan asing apabila merubah jam kerja karyawan *outsourcing* menjadi lebih banyak secara sepihak dikarenakan UMK naik. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? | Pada dasarnya tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan pengusaha untuk menaikkan jam kerja dengan alasan adanya kenaikan upah minimum.
Naiknya upah minimum tidak menghilangkan kewajiban perusahaan atau pengusaha untuk melaksanakan ketentuan waktu kerja berdasarkan peraturan perun... |
Bolehkah Pemegang Saham Merangkap Jadi Direksi dan Komisaris? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pemegang-saham-merangkap-jadi-direksi-dan-komisaris-lt57d79ae66651d/ | Saya berencana ingin ubah legalitas perusahaan saya ke PT. Nah, rencananya saya ingin merekrut orang kepercayaan saya untuk menjalankan perusahaan ini, dan saya sebagai komisaris. Pertanyaannya, apakah bisa susunan perusahaan pada akta seperti ini (misal): Saya (komisaris), saham 90%, A (direktur), saham 5%, dan B (dir... | Secara singkat, pemegang saham diperbolehkan merangkap menjadi anggota direksi maupun dewan komisaris di perusahaan yang sama. Hal ini karena sejauh penelusuran kami tidak adanya aturan hukum yang melarang keadaan tersebut. Lantas, adakah larangan rangkap jabatan bagi direksi atau dewan komisaris?
Penjelasan lebih lan... |
Jika UU Dibatalkan oleh MK, Apakah UU Sebelumnya Otomatis Berlaku? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-uu-dibatalkan-oleh-mk--apakah-uu-sebelumnya-otomatis-berlaku-lt5c9c564a4a836/ | Saya izin untuk bertanya. Dalam konteks materi konstitusi, jika suatu undang-undang dibatalkan, apakah undang-undang yang sebelumnya otomatis kembali berlaku? | Kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud adalah undang-undang (“UU”) ‘dibatalkan’ adalah karena bertentangan dengan [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945) pada pengujian undang-undang di ... |
Cara Menghitung Pajak Impor | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menghitung-pajak-impor-lt5e26d6c57a8cd/ | Berapa persen biaya pajak impor yang dikenakan jika akan hendak mengimpor barang? | Pajak atas impor barang dikenal dengan istilah Pajak Dalam Rangka Impor (“PDRI”) atau dikenal juga dengan sebutan pajak impor, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (“PPh”) dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Bagaimana cara perhitungan pajak impor yang mencakup bea masuk, PPh, PPN?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda ba... |
Bagaimana Cara Menghidupkan Kembali CV yang Vakum? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-menghidupkan-kembali-cv-yang-vakum-lt572891177a01b/ | Saya memiliki pertanyaan mengenai cara menghidupkan kembali CV yang vakum. Pada dasarnya, dapatkah mengaktifkan/menghidupkan kembali CV yang vakum 5 tahun dan tidak ada kegiatan usaha yang berjalan di dalamnya? | Untuk mengaktifkan kembali CV yang vakum, Anda harus memperhatikan jangka waktu CV dan perubahan anggaran dasar CV.
Berkaitan dengan jangka waktu CV, apabila mengacu pada anggaran dasar di mana jangka waktu pendirian CV belum habis, maka Anda cukup memperbaharui perizinan lain yang sudah habis masa berlakunya. Namun, ... |
AturanLeveraged Buyoutdi Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-ileveraged-buyout-i-di-indonesia-lt54c7250b3e51a/ | Saya mau bertanya seputar *Leveraged Buyout* (LBO). Pertama, soal aspek hukum dan sejarah LBO, kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Kedua, secara umum LBO merupakan mekanisme dalam cara mengakuisisi dengan surat utang, lalu bagaimana selanjutnya? Mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai aspek hukumnya di Indonesia ser... | *Leveraged buyout* (“LBO”) adalah suatu proses membeli atau mengakuisisi suatu perusahaan atau divisi perusahaan lain yang mana uang yang akan digunakan untuk mengakuisisi didapat melalui pinjaman, seperti utang dari bank atau pihak ketiga lainnya. Aset dari perusahaan yang akan diakuisisi dijadikan jaminan bagi utang ... |
Apakah Berpelukan di Depan Umum Termasuk Pelanggaran Kesusilaan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-berpelukan-di-depan-umum-termasuk-pelanggaran-kesusilaan-cl4282/ | Saya mau bertanya, apakah berpelukan termasuk pelanggaran kesusilaan? Masih berkaitan dengan pelanggaran hukum, jika ada orang yang mempertontonkan film porno di depan umum apakah termasuk pelanggaran hukum? | Pelanggaran kesusilaan dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 281 [KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP)** lama atau **Pasal 406 [UU 1/2023](https... |
Apakah Pengacara Kebal Hukum? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengacara-kebal-hukum-lt5a1295b830959/ | Saya mempunyai pertanyaan mengenai kasus razman arif nasution hotman paris. Saya melihat dalam persidangan kasus tersebut terjadi kericuhan. Bahkan sampai ada pengacara salah satu pihak yang menaiki meja hakim. Saya melihat sepertinya advokat di Indonesia kebal hukum. Apa benar pengacara kebal hukum? Terus kalau di lua... | Pada dasarnya, advokat pada tingkatan tertentu memiliki kekebalan hukum. Namun, kekebalan hukum bukan berarti tidak terbatas, terdapat batasan kekebalan hukum advokat, yaitu hanya saat menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya dengan catatan kekebalan ini hanya berlaku saat di dalam dan di luar sidang pen... |
Apakah Kerugian BUMN Merupakan Kerugian Negara? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/rugi-kerugian-negara-lt50650f6510f7d/ | Apakah kerugian yang dialami oleh BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya sama dengan kerugian negara? Jika terjadi kerugian pada BUMN, apakah direksi BUMN yang bersangkutan dapat dijerat berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 [UU Tipikor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/docum... | Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Jika terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka orang yang melakukan dapat berpotensi dituntut dengan tindak pidana korupsi.
Terkait de... |
Bisakah Karyawan Punya Saham di Tempatnya Bekerja? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-karyawan-punya-saham-di-tempatnya-bekerja-lt4fb5ec818bcd6/ | Saya memiliki 2 pertanyaan terkait ESOP (*employee stock ownership plan*).
1. Apakah peraturan-peraturan yang mendukung kepemilikan saham oleh karyawan di Indonesia?
2. Dalam hal karyawan (yang juga sebagai pemegang saham ini) tidak mendapatkan haknya, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan?
Terima kasih atas jawaba... | Dalam peraturan perundang-undangan, diatur bahwa pada dasarnya karyawan dapat memiliki saham pada perseroan tempat mereka bekerja. Ketika seorang karyawan yang juga pemegang saham merasa haknya dilanggar, maka ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sesuai domisili perusahaan.
Penjelasan lebih lanjut dapat An... |
Bisakah Menggadaikan Barang ke Perorangan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menggadaikan-barang-ke-perorangan-lt67aaaf293f464/ | Karena kepepet, saudara saya menggadaikan motor miliknya kepada temannya. Jadi motornya ini dipakai temannya dan dia dapat pinjaman uang. Padahal setahu saya gadai harus ke pegadaian. Kalau seperti ini, misalnya saudara saya ngga bisa lunasin utang buat nebus motor itu, motornya bisa jadi milik temannya ini? Mohon penj... | Gadai merupakan salah satu jaminan kebendaan yang diatur dalam [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata) yang merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam mem... |
Wajibkah Perusahaan Tambang Melaksanakan CSR? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-perusahaan-tambang-melaksanakan-csr-lt5c468d7988077/ | Apa dasar perusahaan pertambangan melakukan CSR? Apakah CSR wajib? Apa alasannya? Adakah sanksinya jika tidak melaksanakan CSR? | Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007), perusahaan pertambangan sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber... |
Hak Tagih Pemegang Saham dan Kompensasi Penyetoran Saham | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tagih-pemegang-saham-dan-kompensasi-penyetoran-saham-cl104/ | Apakah materi dari Pasal 2 ayat (1) [PP 15/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/14/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_15_1999) yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham bertentangan dengan Pasal 35 [UU PT](https://www.hukumon... | Menurut hemat kami, kedua aturan tersebut yakni Pasal 35 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan Pasal 2 [PP 15/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/14/peraturan-pemerintah-n... |
Apa Saja yang Disepakati RUPS Melalui Keputusan Sirkuler? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-yang-disepakati-rups-melalui-keputusan-sirkuler-lt524cb7d7a7e73/ | Hal-hal apa sajakah yang dapat disepakati dengan keputusan sirkuler? Apakah seluruh kewenangan RUPS dapat digantikan dengan keputusan sirkuler saja? | Rapat umum pemegang saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_... |
Hukumnya Jual Beli ASI | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jual-beli-asi-lt4f197843340d2/ | Saat ini, praktik jual beli ASI lewat internet semakin marak. Bagaimana aturan hukumnya? | Pada dasarnya, setiap bayi memiliki hak untuk mendapatkan air susu ibu (“ASI”) eksklusif sejak lahir hingga berusia 6 bulan, kecuali jika ada indikasi medis lain yang mengharuskannya berbeda. Jika ibu kandung tidak dapat memberikan ASI, pemberian donor ASI dapat dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, m... |
Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/ | Apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Kemudian, apa garis besar perbedaan hukum pidana dan perdata? | Perihal perbedaan hukum pidana dan perdata, singkatnya hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara umum, di mana apabila suatu tindak pidana dilakukan akan berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum di m... |
Pakai Wajah Orang Lain untuk StikerWhatsApp, Bisakah Dipidana? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pakai-wajah-orang-lain-untuk-stiker-iwhatsapp-i--bisakah-dipidana-lt651162332ba5d/ | Di media sosial seperti�*WhatsApp*�sering kali saya dan teman-teman saya berkomunikasi menggunakan stiker wajah orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Lalu, tidak jarang stiker berupa wajah orang tersebut diedit untuk bahan lelucon. Nah, apakah buat stiker WA pakai foto wajah orang lain bisa dipidana? | Pada intinya, memakai wajah orang lain untuk stiker di *WhatsApp* artinya menggunakan informasi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang. Berdasarkan [UU ITE](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=u... |
Saham PT Terbuka Dibeli Asing, Otomatis Jadi PT PMA? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-pt-terbuka-dibeli-asing--otomatis-jadi-pt-pma-lt4cd77102dde8d/ | Perusahaan kami adalah PT biasa, kemudian menjadi perusahaan terbuka (Tbk), sehingga saham sebesar 39% dimiliki asing. Apakah perusahaan saya menjadi PMA? Apabila tidak, peraturan apa yang mendasarinya? Terima kasih. | Perseroan (“PT”) tertutup atau PT biasa merupakan perusahaan yang tidak menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai pada jumlah pemegang saham dari perusahaan publik (PT terbuka).
PT tertutup berubah menjadi PT terbuka ketika telah melakukan penawaran umum saham d... |
Klasifikasi Saham dalam Perjanjian Penyertaan Modal | https://www.hukumonline.com/klinik/a/klasifikasi-saham-dalam-perjanjian-penyertaan-modal-lt4ccaf9785609d/ | Ada sebuah PT yang sangat membutuhkan dana untuk ekspansi usaha, namun untuk meminjam uang dari bank, pemegang saham tidak berani karena masih terikat pada kewajiban pembayaran utang. Datanglah investor asing baru yang mau masuk, namun dengan syarat menguasai mayoritas kepemilikan saham. Pertanyaan saya, apa saja *term... | Investor asing yang akan berinvestasi di perusahaan dalam negeri dapat melakukan investasi dengan penambahan modal perseroan, baik melalui penambahan modal dasar terlebih dahulu, maupun dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar.
Dalam hal penambahan modal perseroan atau investasi dilakuka... |
Hukum Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pernikahan-sesama-jenis-di-indonesia-lt50c9f71e463aa/ | Adakah UU tentang menikah sesama jenis? Mohon penjelasannya berdasarkan hukum di Indonesia. Terima kasih. | Singkatnya, pernikahan atau perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini karena tidak ada ketentuan hukum positif yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Adapun perkawinan atau ikatan pernikahan terjadi antara pria dengan wanita sesuai agama dan kepercayaannya serta diakui secara hukum oleh nega... |
AsasLex Superior,Lex Specialis, danLex Posterior | https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/ | Saya ingin menanyakan tentang�*lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori, dan* asas�*lex specialis derogat lex generali*. Mohon jelaskan asas-asas tersebut dan berikan contohnya. Lalu tolong sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jelaskan perbedaan hierarki peraturan perund... | Konflik norma dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan asas derogasi. Adapun asas derogasi terdiri atas tiga asas, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generali*, dan asas *lex posterior derogat legi priori*.
Apa makna masing-masing dari ketiga asas huk... |
Jika Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Belum Diumumkan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-akta-perubahan-anggaran-dasar-pt-belum-diumumkan-lt528c8c10cd723/ | Bagaimana status utang piutang dengan PT yang akta perubahannya belum disahkan oleh Menkumham? Kemudian langkah hukum apa jika PT tersebut wanprestasi? Terima kasih. | Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) PT terbagi menjadi yang harus mendapatkan persetujuan menteri dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepada menteri. Adapun sebenarnya tidak ada pengaturan eksplisit tentang bagaimana status perikatan utang piutang yang dibuat sebelum akta perubahan AD. Namun perubahan AD mengikat pihak ... |
Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan Beruntun | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-kecelakaan-beruntun-lt5cd83f531f29e/ | Belum lama ini, telah terjadi kecelakaan gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang dan 11 orang luka-luka. Kecelakaan gerbang tol Ciawi diduga karena terjadinya rem blong pada truk pengangkut air. Lantas, bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kecelakaan yang mengakibatkan kemati... | Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa, ia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta atas kecelakan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) [UU LLAJ](https://www.hukumonline.com... |
Kapan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Hapus? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-tanggung-jawab-terbatas-pemegang-saham-hapus-lt5a45a58b968c8/ | Pemegang saham bertanggung jawab sebatas setoran saham yang dimilikinya. Dalam UU PT dikenal adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham. Pertanyaan saya, apa yang menjadikan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut hilang? Apakah bisa prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham itu hilang oleh peristiwa tertentu? | Dalam prinsip tanggung jawab terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, prinsip ini menjadi tidak berlaku dalam keadaan tertentu, seperti pemegang saham yang terbukti beriktikad buruk memanfaatkan perseroan un... |
Wajibkah Penggunaan Stempel Perusahaan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-penggunaan-stempel-perusahaan-lt51e7d49a009c1/ | Saya ingin menanyakan apakah di Indonesia terdapat peraturan mengenai stempel perusahaan? Kemudian bagaimana aturan penggunaan stempel perusahaan? Apakah penggunaan stempel wajib? Lalu, berapa ukuran stempel perusahaan? | Stempel atau cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda (gambar, tanda tangan) dengan menekannya pada kertas (surat dan sebagainya). Adapun fungsi stempel adalah sebagai tanda pengenal dari orang yang namanya tertera atau tanda tangannya tercantum dalam dokumen.
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat peraturan pe... |
Bolehkah Melarang Suami Istri Bekerja di Kantor yang Sama? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-melarang-suami-istri-bekerja-di-kantor-yang-sama-lt509e42d0c354b/ | Apakah dapat dilakukan PHK terhadap suami-istri yang bekerja di tempat yang sama? | Pada dasarnya tidak ada larangan suami istri bekerja di tempat yang sama dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur di dalam [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium... |
Pemberian Kuasa dalam RUPS | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemberian-kuasa-dalam-rups-lt547b5ae30165d/ | Mengenai RUPS dan keabsahannya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan:
1. Siapakah yang dapat menjadi ketua rapat dalam RUPS suatu PT? Apakah pemegang saham dapat menjadi ketua rapat RUPS dan apakah orang luar dari PT (tidak ada hubungan dengan PT) tersebut dapat menjadi ketua rapat?
2. Dalam hal satu orang pemegan... | Untuk mengetahui siapa yang bisa menjadi ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dapat dilihat dalam anggaran dasar PT. Pada umumnya, yang menjadi ketua rapat adalah salah satu anggota dewan komisaris. Selain itu, penunjukan ketua rapat juga bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri.
Selanjutny... |
Sahkah Perjanjian PT Jika Direksi Menjadi Tersangka? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-pt-jika-direksi-menjadi-tersangka-lt545c50bc63e5d/ | Apakah status tersangka terhadap salah satu pengurus perusahaan (misalnya direktur utama) akan berdampak kepada rencana perikatan perjanjian terhadap perusahaan yang dipimpin dirut dimaksud? Terhadap perjanjian kerja sama yang telah terjadi apakah akan gugur karena status yang bersangkutan? Terima kasih. | Menurut[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya dalam [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=... |
Bisakah Pemerintah Daerah Jadi Pemegang Saham PT? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pemerintah-daerah-jadi-pemegang-saham-pt-lt57b33705e487b/ | Apakah pemerintah daerah dapat menjadi pemegang saham dalam PT? Apa dasar hukumnya? Terima kasih. | Pemerintah daerah dapat melakukan menjadi pemegang saham suatu perseroan terbatas sepanjang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) atau Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”). Apa dasar hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Arti... |
Larangan Hakim Jadi Pengusaha dan Cara Melaporkannya | https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-hakim-jadi-pengusaha-dan-cara-melaporkannya-lt67a2c3614942b/ | Saya mau tanya, apakah seorang hakim boleh menjadi pengusaha? Jika terdapat hakim yang diduga mempunyai usaha sampingan, apa jenis sanksinya dan bagaimana cara melaporkannya? | Pada dasarnya hakim dilarang merangkap jabatan menjadi pengusaha karena berpotensi melanggar kode etik yaitu berintegritas tinggi dan menjunjung tinggi harga diri.
Adapun cara melaporkan hakim yang melanggar kode etik yaitu melalui [Sistem Informasi Pengawasan](https://siwas.mahkamahagung.go.id/) (SIWAS) Mahkamah Agun... |
Wajibkah Risalah RUPS Dibuatkan Akta Notaris? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-risalah-rups-dibuatkan-akta-notaris-lt5d68d044ef01e/ | Apakah RUPS tahunan di dalam perseroan wajib atau tidak dibuat akta notaris? Jika tidak wajib, apakah cukup dengan RUPS bawah tangan? | Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) wajib dibuat di setiap penyelenggaraan RUPS. Akan tetapi [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) sebagaimana telah diperbaharui oleh [UU Cipta Kerja]... |
Bolehkah Dana Organisasi Dimasukkan ke Rekening Pribadi? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dana-organisasi-dimasukkan-ke-rekening-pribadi-lt583147b4ac99c/ | Mohon penjelasan mengenai aspek hukum dana organisasi keolahragaan yang dimasukkan ke dalam rekening pribadi? | Pada dasarnya, organisasi keolahragaan yang Anda tanyakan termasuk organisasi kemasyarakatan (“Ormas”) yang dapat berbentuk badan hukum yang memiliki harta kekayaan terpisah atau tidak berbadan hukum. Apabila organisasi yang Anda tanyakan tidak berbadan hukum, maka organisasi tersebut tidak memiliki harta kekayaan terp... |
Dapatkah Menyelesaikan Sengketa Melalui Arbitrase jika Tidak Diperjanjikan Sebelumnya? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-menyelesaikan-sengketa-melalui-arbitrase-jika-tidak-diperjanjikan-sebelumnya-lt5ca46f65350e0/ | Bagaimana jika kontrak tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, bisakah nantinya menyelesaikan sengketa lewat jalur arbitrase? | Dalam proses penyelesaian sengketa khususnya arbitrase tidak mewajibkan para pihak untuk menuliskan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok. Namun, pihak yang bersengketa dapat membuat suatu perjanjian arbitrase dalam rangka para pihak setuju untuk memakai arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini me... |
Memahami Jenis-jenis Reksa Dana | https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-jenis-jenis-reksa-dana-lt5115c9d73685a/ | Saya masih awam dengan dunia pasar modal terutama reksa dana. Apa itu reksa dana? Apa bentuk atau jenis reksa dana dan karakteristiknya? Apakah reksa dana itu aman bagi masyarakat untuk berinvestasi? | Berdasarkan Pasal 22 angka 1 [UU 4/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) yang mengubah Pasal 1 angka 26 [UU Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/u... |
Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/ | Sehubungan dengan tanya-jawab tentang hak privasi sebagai *derogable rights*, pertanyaan mendasar saya apakah privasi merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Indonesia? Apa dasar hukumnya? Salam. | Pengertian hak atas privasi tidak secara eksplisit diatur di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Begitu pula di dalam [UDHR](https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf) dan [ICCPR](https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenan... |
Apakah Cuti Sakit Mengurangi Cuti Tahunan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-cuti-sakit-mengurangi-cuti-tahunan-lt679bc0e6340a2/ | Saya mau bertanya mengenai cuti sakit. Di tempat saya kerja, kalau karyawan sakit, karyawan yang bersangkutan cuti tahunannya dipotong oleh perusahaan. Terus kalau sakitnya dekat sama hari libur, karyawan tersebut harus masuk di hari libur, jadinya tidak dikasih waktu istirahat. Jadi, apakah sakit mengurangi hak cuti t... | Peraturan cuti tahunan menegaskan bahwa pemberian cuti tahunan dan waktu istirahat merupakan kewajiban bagi pengusaha dan merupakan hak bagi pekerja/buruh. Di samping cuti tahunan dan waktu istirahat, pekerja/buruh juga berhak untuk mengajukan cuti sakit dengan ketentuan sakit tersebut adalah sakit menurut keterangan d... |
Haruskah Penurunan Modal PT Diberitahukan kepada Menteri? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-penurunan-modal-pt-diberitahukan-kepada-menteri-lt5d6c75de8204c/ | Jika anggaran dasar perusahaan diubah karena penurunan atau pengurangan modal, sehingga berubah susunan pemegang saham, apakah harus memberitahukan ke Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan data perseroan, atau cukup dengan keluarnya SK persetujuan menteri (tanpa pemberitahuan)? | Pada dasarnya, mekanisme penurunan modal diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007). Menurut ketentuan UU PT dan perubahannya dalam [UU Cipta Kerja](h... |
Sahkah Donor Sperma di Indonesia? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-donor-sperma-di-indonesia-lt62aad2cc18f9d/ | Selain prosedur bayi tabung, suami istri di Indonesia bolehkah donor sperma di Indonesia untuk memiliki anak? Mengingat donor sperma sudah menjadi hal lumrah di luar negeri. Kemudian bagaimana aturannya jika dokter melakukan malpraktik ketika menjalankan prosedur tertentu? | Di Indonesia, upaya memiliki anak di luar cara alami telah diatur dalam [UU Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) dan peraturan pelaksananya yang terdapat dalam [PP 28/2024]... |
Syarat Menggugat Dewan Komisaris PT yang Lalai | https://www.hukumonline.com/klinik/a/menggugat-dewan-komisaris-lt59e01d3d114dd/ | Apakah pemegang saham dapat menggugat dewan komisaris jika perusahaan mengalami kerugian? Kemudian, gugatan tersebut boleh atas dasar diri pribadi atau harus atas dasar dirinya sebagai bagian dari PT tersebut? Sebagai informasi, dewan komisaris PT yang bersangkutan melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan tugasn... | Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan (4) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) menerangkan bahwa setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ... |
Bolehkah Orang Asing atau Badan Hukum Asing Mendirikan Yayasan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-orang-asing-atau-badan-hukum-asing-mendirikan-yayasan-cl762/ | Saya ingin bertanya, apakah orang asing atau badan hukum asing boleh mendirikan yayasan di Indonesia? | Orang asing, orang asing bersama orang Indonesia, ataupun badan hukum asing dapat mendirikan yayasan sesuai ketentuan dalam [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) dan [PP 63/2008](h... |
Aturan Komposisi Pemegang Saham dalam PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-komposisi-pemegang-saham-dalam-pt-lt54c3459ddd84e/ | Bolehkah komposisi saham dalam PT non fasilitas umum adalah 99% dan 1%? | [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas) yang telah diubah sebagian dengan [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=int... |
Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cuti-bersama-memotong-cuti-tahunan-lt50988320dc47c/ | Saya baru bekerja. Di kantor saya, setiap cuti bersama secara otomatis memotong cuti tahunan saya. Apakah cuti bersama memotong cuti tahunan? Adakah peraturannya? Mohon penjelasannya. | Pelaksanaan cuti bersama pada sektor swasta merupakan bagian dari cuti tahunan atau dengan kata lain cuti bersama mengurangi cuti tahunan. Lantas, berapa hari cuti bersama pada tahun 2025?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di ... |
Dapatkah CSR Berupa Hibah Gedung kepada Pemda? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-csr-berupa-hibah-gedung-kepada-pemda-lt5c9acbbca6913/ | Saya mau bertanya, apakah dana CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) dalam bentuk hibah gedung dapat diberikan kepada pemerintah daerah? | CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan merupakan kebijakan pemerintah dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya agar badan usaha menyisihkan keuntungannya untu... |
Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cerai-tanpa-buku-nikah-lt5d0c41eb3bc40/ | Saya ingin bertanya, bisakah suami gugat cerai istri tanpa buku nikah? Jika bisa, bagaimana cara mengurus surat cerai tanpa buku nikah ini? Saya mau cerai tapi buku nikah keduanya disimpan oleh istri saya. Saat saya tanya, istri saya bilang hilang. Sudah lama menunda tapi saat ini kami berdua sudah tidak ada kecocokan ... | Syarat utama untuk bercerai adalah apabila terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun buku nikah adalah syarat administratif utama untuk mengajukan gugatan cerai.
Masalah cerai tanpa buku nikah, jika memang Anda tidak memegang buku nikah (misalnya buku n... |
Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-komisaris-dan-direksi-pt-lt4f502977b099f/ | Sampai manakah tanggung jawab komisaris bila komisaris adalah istri dari direksi yang perusahaannya mengalami kredit macet? | Perseroan Terbatas (“PT”) memiliki tiga organ utama yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Berdasarkan tugasnya, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan mewakili PT sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi.
Dalam hal terjadi kerugian atau kepai... |
ArtiJudicial Review,Legislative ReviewdanExecutive Review | https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudicial-review-i--ilegislative-review-i-dan-iexecutive-review-i-lt5cd543cf5d1d4/ | Apa saja jenis usaha membatalkan suatu UU selain dengan cara *judicial review*? Karena saat ini MK banyak sekali kerjanya sehingga orang akan berfikir bagaimana jalan alternatif hukum yang dapat ditempuh untuk menguji atau membatalkan UU? | *Judicial review* dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”). Jika suatu undang-undang diduga bertentangan dengan [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945), mak... |
Dasar Penetapan Tahun Baru Imlek di Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahun-baru-imlek-di-indonesia-lt5e2ad0f63ff5f/ | Saya mau bertanya tentang dasar peraturan apa yang menetapkan diakuinya hari tahun baru Imlek di Indonesia? | Perayaan tahun baru Imlek merupakan tradisi masyarakat etnis Tionghoa yang dirayakan secara turun temurun di berbagai wilayah di Indonesia. Hari tahun baru Imlek diakui dalam [**Keppres 19/2002**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18491/keputusan-presiden-nomor-19-tahun-2002/?utm_source=website&utm_medium=in... |
Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah kepada Asuransi? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-lt5d07ca5892d8f/ | Bolehkah bank memberikan informasi data nasabah kepada pihak asuransi? Terima kasih atas informasinya. | Pada dasarnya, [POJK 44/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6777e7d604bbe/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_44_2024) mengatur bahwa rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah penyimpan serta n... |
Kapan Perubahan Direksi Efektif Berlaku? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-perubahan-direksi-efektif-berlaku-lt524a776b2b5ef/ | Apabila suatu perseroan mengubah/mengganti pengurus perseroan (dalam hal ini Direksi) dan terdapat suatu masalah yang timbul sebelum pemberitahuan dari Menteri diterima Perseroan, siapakah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut? Direksi lama atau Direksi baru? Apakah kewenangan, hak dan kewajiban Direksi beralih ... | Pada dasarnya, perihal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang sekaligus membahas terkait kapan saat berlakunya hal tersebut. Apabila RUPS tidak menentukan spesifik mengenai waktu berlakunya hasil keputusan tersebut, [UU PT](https:... |
Apakah Tersangka Berhak Mengetahui HasilVisum et Repertum? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tersangka-berhak-mengetahui-hasil-ivisum-et-repertum-i-lt54219346d5176/ | Saya punya pertanyaan mengenai *visum et repertum*:
1. Apa yang dimaksud dengan *visum et repertum*?
2. Apa saja jenis visum?
3. Apakah tersangka berhak mengetahui hasil *visum et repertum*? | *Visum et repertum* atau visum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan. Meninjau fungsi visum dari pengertiannya, visum dikategorikan sebagai alat bukti surat dalam Pasal 184 a... |
Tidak Menyetor Modal, Bisakah Dapat Saham? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-menyetor-modal--bisakah-dapat-saham-lt51e1da7ddc372/ | Adakah hukumnya yang mengatur pembagian persentase/laba dalam mendirikan suatu perusahaan? Dan berapa persenkah yang didapat oleh si pemilik ide untuk mendirikan perusahaan, jika dia tidak menyetor modal sedikit pun atau hanya menjalankan saja? | Jika seseorang yang memiliki ide mendirikan perusahaan tanpa menyetor modal, bisakah ia mendapat bagian saham? Berpijak pada hakikat suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan menggunakan asas perjanjian, maka para pendiri yaitu pihak yang mempunyai modal dan pihak yang mempunyai ide dapat membuat suatu kesepakatan... |
Bisakah Menikah Saat Hari Libur? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-menikah-saat-hari-libur-lt6717039f377fd/ | Saya beragama Islam dan berencana nikah di hari libur. Namun saya pernah baca media sosial dihebohkan dengan beredarnya informasi mengenai larangan nikah di hari libur. Lantas, benarkah calon pengantin dilarang nikah di hari libur? Adakah ketentuan yang melarang nikah di hari libur? | Berdasarkan pertanyaan Anda, kami asumsikan “nikah di hari libur” yang Anda maksud adalah “pelaksanaan akad nikah di hari libur”. Bagi umat yang beragama Islam, akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah, yaitu calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.
Adapun waktu pelaksanaan... |
Bolehkah Pemegang Saham PT Menarik Modal Secara Diam-diam? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-pemegang-saham-pt-menarik-modal-secara-diam-diam--lt4e6c4329df0a0/ | Saya mau tanya, jika salah satu pemegang saham melakukan pengambilan modal secara diam-diam apakah itu diperbolehkan atau tidak? | Modal yang telah disetorkan oleh pemegang saham pada dasarnya menjadi harta perusahaan. Untuk itu, ketika pemegang saham menarik modal baik secara diam-diam maupun terang-terangan akan terjadi pengurangan modal yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme rapat pemegang umum saham (RUPS).
Lebih lanjut, penarikan modal ... |
Bolehkah Yayasan Mendirikan Klinik Kesehatan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-yayasan-mendirikan-klinik-kesehatan-lt5e42bf92df5c7/ | Bolehkah sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan mendirikan klinik di bawahnya? Lalu berstatus apakah klinik tersebut? | Yayasan sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh masyarakat pada dasarnya diperbolehkan mendirikan klinik. Yayasan dapat mendirikan klinik yang menyelenggarakan rawat jalan maupun klinik yang menyelenggarakan rawat inap.
Untuk mendapatkan izin operasional klinik yang berlaku efektif, pelaku usaha yang te... |
Perusahaan di Indonesia MenganutOne-TieratauTwo-Tier System? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perusahaan-di-indonesia-menganut-ione-tier-i-atau-itwo-tier-system-i-lt5472cf4472746/ | Pada konsep *good corporate governance*, dikenal 2 sistem, yaitu *one-tier system* dan *two-tier system,* bagaimana perbedaan prinsipil diantara keduanya? Di berbagai literatur disebutkan bahwa Indonesia condong ke *one-tier system,* bagaimana jika dikaitkan dengan [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2... | Dalam konsep *one-tier system,* perusahaan dijalankan oleh satu organ, yakni *board of directors* yang sekaligus menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan. Sedangkan dalam *two-tier system*, ada organ yang melakukan pengurusan perusahaan yakni *management* organ dan organ yang melakukan pengawasan (*supervisory* org... |
Perbedaan PT Terbuka dan PT Tertutup | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pt-terbuka-dan-pt-tertutup-cl66/ | Apa perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka? | PT terbuka merupakan perseroan publik yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan [UU Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_1995) dan perubahannya. Sedangkan PT... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.