Title stringlengths 3 104 | Link stringlengths 47 193 | Question stringlengths 20 2.96k | Answer stringlengths 371 32.8k |
|---|---|---|---|
Pembatalan Premi Asuransi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-premi-asuransi-cl6960/ | salam, Pengasuh hukum online.com yth; Saya mempunyai permasalahan dengan asuransi, pada tahun 2004 yang lalu saya menjadi pemegang polis asuransi jiwa perorangan pada PT Asuransi "AL", jenis asuransi "SF". Saya berkewajiban membayar premi tahunan sebesar Rp. 60 juta pertahun selama lima tahun. Pada tahun ke lima (terak... | ## ULASAN LENGKAP
Kepada Sdr. Alfian Malik,
Membaca persoalan Anda, sungguh pedih saya rasakan. Asuransi yang Anda persiapkan dengan tujuan untuk hari tua, pada akhirnya tidak dapat Anda nikmati seperti yang sudah Anda bayangkan pada awal Anda memutuskan untuk ikut serta dalam program tersebut.
Menyikapi perta... |
PHK dan pengunduran diri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/phk-dan-pengunduran-diri-cl7054/ | Admin hukum online saya seorang karyawan permanent yang bekerja baru sekitar 6 tahun ditempat saya bekerja sekarang. tanggal 08 Juni kemarin seorang direktur tempatku bekerja menawarkan saya untuk pindah ke cabang lain berlokasi di Soroako. Ketika saya bertanya mengenai benefit apa yang saya dapat, jawabannya adalah sa... | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalah karena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan. Oleh karenanya, Saudara dapat merujuk pada ketentuan pada per... |
Mohon Bantuan Penyelesaian | https://www.hukumonline.com/klinik/a/mohon-bantuan-penyelesaian-cl6935/ | 1. Pada tahun 1982 saya mengajukan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ke Bank �B� Wilayah Pasar Kepandean Palembang guna perkembangan usaha saya dengan menjaminkan surat-surat berharga berupa surat tanah berikut bangunannya yang terletak di Jl. Silaberanti Rt.04 No.13 Kel. Silaberanti Palembang. Surat-surat tersebut te... | ## ULASAN LENGKAP
Dalam kasus yang Bapak hadapi ini perlu dilihat kembali perjanjian kredit atau ketentuan-ketentuan yang harus Bapak penuhi pada saat Bapak mengajukan permohonan kredit, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan yaitu:
1. Berapa lama jangka waktu kredit yang diberikan? Mengingat KMKP diberika... |
pembagian harta warisan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-warisan-cl7080/ | saya adalah empat bersaudara. ayah saya tlh meninggal dunia & meninggalkan hata warisan berupa sebidang tanah beserta rumah, yg saat ini dihuni oleh ibu dan kakak saya yg nomor 3. Ibu & kami berempat telah sepakat bhw tanah & rumah yg skrg dihuni nantinya akan diberikan kpd kakak yg nmr 3. Dg kesepakatan itu kakak nmr ... | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.
Untuk memberikan kepastian hukum kepada kakak ketiga, maka Anda dapat membuat perjanjian yang menyebutkan bahwa Anda dan ahli waris lainnya tidak akan meminta tanah dan rumah yang telah direhab tersebut. Perjanjian tersebut akan menjadi alat pembukti... |
Penuntutan Merek terdaftar | https://www.hukumonline.com/klinik/a/penuntutan-merek-terdaftar-cl6930/ | Pd Mei'08 saya mendaftarkan suatu merek dan diterima oleh dept.Haki dgn biaya resmi Rp.450.000,-.Pd Des'08 saya mulai produksi terbatas utk test pasar atas dasar Surat Permohonan Pendaftaran Merek yg saya peroleh dari dept.Haki. Namun pd Februari'09 saya diadukan ke pihak kepolisian RI oleh pemegang merk terdaftar dgn ... | ## ULASAN LENGKAP
1. Pemalsuan adalah tuduhan yang sangat serius. Karena itu, kalau Saudara merasa tidak bersalah, Saudara harus dapat menunjukkan bukti bahwa Saudara tidak memiliki niat jahat dan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut. Dalam hukum merek sendiri, itikad baik adalah suatu keharusan dal... |
Kartu Kredit | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kartu-kredit-cl6842/ | Salah satu merchant/hotel mengambil dana dari kartu kredit saya tanpa persetujuan. Mereka mengaku khilaf dan sanggup mengembalikan dana yang diambil.Namun sampai sekarang belum dilaksanakan. Adakah tidakan hukum yang bisa saya lakukan dan ini termasuk pelanggaran pasal berapa perdata? Terimakasih Edy | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pada tempatnya tentunya akan membuat orang dirugikan. Dalam hal ini Anda merasa dirugikan karena pihak hotel telah mengambil dana dari kartu kredit Anda tanpa persetujuan.
Seb... |
tenaga kontrak | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-kontrak-cl7040/ | Selamat siang, saya ingin mengetahui, apabila ada tenaga kontrak yang telah bekerja lebih dari 7 tahun 1 perusahaan & belum ada tanda-tanda untuk pengangkatan, bisakah tenaga kontrak tsb melakukan tuntutan hukum thd persudahaan tsb, tuntutan hukum apakah yg dikenakan untuk perusahaan tsb? sebelumnya saya haturkan terim... | ## ULASAN LENGKAP
Pekerjaan kontrak dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu perjanjian yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu... |
Hak Pengeloaan Kawasan Perumahan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pengeloaan-kawasan-perumahan-cl6983/ | Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk pengelola lingkungan kawasan perumaha... | ## ULASAN LENGKAP
Kepada Sdr. Hs,
Membaca keluhan Anda ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :
1. Tentang adanya penyerahan dari konsumen (dalam hal ini adalah Anda sendiri) kepada pengembang untuk mengelola lingkungan tempat tinggal;
2. Tentang adanya iuran pengelolaan yang sangat tinggi yang d... |
Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri-cl6742/ | Apa-apa saja syarat untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris di pengadilan negeri. Berapa lama prosesnya dan berapa biayanya. Untuk menghemat biaya, saya ingin mengurus sendiri, langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan di pengadilan negeri. Terima kasih. | ## ULASAN LENGKAP
Permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri (PN) biasanya diajukan oleh warga negara Indonesia selain penganut/beragama Islam. Prosesnya sendiri tidak lama, karena sifatnya yang permohonan. Namun, yang harus diingat dalam permohonan penetapan waris, seluruh ahli waris harus terlibat dalam pe... |
Soal Jual Beli Tanah dan Rumah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/soal-jual-beli-tanahrumah-cl6931/ | Pagi Pak. Saya mau�bertanya mengenai jual beli rumah/tanah. Saya punya sebidang tanah�dan bangunan. Pada awal tahun 2008 dibeli teman, karena kita percaya saja kita nggak pakai perjanjian. Kita sepakat dengan harga 150 juta. Kita juga sepakat pembayaran diangsur 2 kali dengan nominal pembayaran pertama 80 juta dan sisa... | ## ULASAN LENGKAP
Sebelum menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kami perlu mengetahui terlebih dahulu apakah tanah dan bangunan *aquo* (obyek jual beli) telah diserahkan dan dikuasai pembeli? Terlepas dari itu, menurut hemat kami, kelemahan penjual dalam kasus ini adalah melakukan transaksi jual beli barang tidak berger... |
Pelanggaran Hak Cipta | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-hak-cipta-cl6846/ | Untuk kepentingan suatu organisasi profesi, organisasi tersebut menerbitkan suatu surat keputusan berkaitan dengan pengadaan seragam organisasi. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan pengadaan seragam dimaksud diserahkan kepada salah satu cabang organisasi ybs. Dalam surat tersebut juga termuat juga design batik ya... | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.
Berikut ini penjelasan kami:
1. Pihak yang dapat memperoleh Hak Cipta adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah orang yang secara langsung menciptakan. Sedangkan, Pemegang Hak Cipta mungkin bukan pihak yang menciptakan, ... |
Jamsostek Dijadikan Jaminan Pinjaman | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jamsostek-dijadikan-jaminan-pinjaman-cl6807/ | Di Perusahaan tempat saya bekerja apabila bermaksud mengajukan pinjaman karyawan, pihak perusahaan selalu meminta kartu jamsostek untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman dengan maksud untuk mengantisipasi terhadap karyawan yang wanprestasi. Pertanyaan saya apakah Jamsostek dapat dijadikan jaminan pinjaman selain upah ... | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan.
Pertama, memperhatikan peraturan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) tidak ada pasal yang mengatur mengenai jaminan pinjaman dimaksud. Kedua, apabila perusahaan Saudara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Kesepaka... |
Surat Permohonan Maaf di Atas Materai | https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-permohonan-maaf-diatas-meterai-cl6955/ | orang tua saya mengalami kasus pengancaman dan telah membuat BAP di polsek setempat,karena takut maka pelaku yg kami laporkan ke polisi tahu dan meminta maaf dengan pernyataan maaf diatas materai sekaligus juga saksi yang sebetulnya menjadi pokok penghasut sehingga tindak pidana pengancaman itu terjadi.pihak terlapor m... | ## ULASAN LENGKAP
Karena kami tidak mengetahui dengan persis, jenis tindak pidana yang dijeratkan pada pelaku pengancaman tersebut, maka kami asumsikan bahwa pelaku dikenakan Pasal 369 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (WvS/KUHPidana). Tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang, secara absolut, hanya dapat d... |
Kepailitan dalam Islam | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-dalam-islam-cl7009/ | Terdapat dalam surah dan ayat berapa yang memuat tentang kepailitan dan PKPU dalam Islam? | ## ULASAN LENGKAP
**Jawaban**
Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan *Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang ... |
KUHD | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuhd-lt4a0d23e29b891/ | Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | ## ULASAN LENGKAP
Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak da... |
Penghinaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/penghinaan-cl6865/ | mohon dijelaskan bagaimana unsur-unsur penghinaan dalam pasal 310 KUHP? apakah badan hukum bisa terhina? terima kasih. | ## ULASAN LENGKAP
Berdasarkan terjemahan WvS (*Wetboek van Straftrecht*) versi dari Tim Penerjemah BPHN, Tahun 1988, maka terjemahan Pasal 310 ayat (1) WvS berbunyi *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, di... |
Sudah Cukupkah Bukti untuk Delik Aduan Perzinahan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sudah-cukupkah-bukti-untuk-delik-aduan-perzinahan-cl6787/ | Pengasuh Yth, bila seorang suami mau melaporkan sang istri & PIL nya atas tuduhan perzinahan (pasal 284 KUHPidana) hanya berdasarkan alat2 bukti isi email dari istri, sms dari istri juga email dari PIL nya ke suami tapi semua itu tidak mencantumkan jelas2 telah berzina tetapi hanya jelas membuktikan bahwa mereka telah ... | ## ULASAN LENGKAP
Ketentuaan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya menurut ***Van Dale's Groat Woordenboek Nederlanche Taag****,* kata *ove... |
Cuti Melahirkan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cuti-melahirkan-cl6848/ | Menurut PP Nomor 24 Tahun 1976, cuti hanya diberikan kepada PNS/CPNS yang masa kerjanya minimal 1 tahun. Bagai mana dengan cuti melahirkan bagi CPNS yang masa kerjanya belum 1 tahun? Apakah ada peraturan lain yang mengaturnya? Mengingat tidak ada larangan bagi CPNS untuk hamil, sedangkan melahirkan bukan suatu hal yang... | ## ULASAN LENGKAP
Ketentuan tentang cuti bagi PNS diatur dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok�Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa setiap PNS berhak atas cuti.
Ketentuan Cuti untuk PNS diatur lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam P... |
adopsi keponakan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/adopsi-keponakan-cl6933/ | saya ingin mengadopsi keponakan usia 3th (sudah saya asuh dari usia 1 thn dan semata-mata utk kesejahteraan anak dan tidak memutus silaturrahmi)& kedua orangtua kandung si anak telah bercerai 2 thn yg lalu dan sekarang masing2 telah menikah), syarat2 sudah saya lengkapi : 1. surat permohonan, 2. surat pernyataan ibu ka... | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih untuk pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami.
Berdasarkan uraian yang Anda sampaikan, kami dapat simpulkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak yang akan Anda lakukan termasuk dalam kategori pengangkatan anak secara langsung. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan a... |
daftar produk hukum indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/daftar-produk-hukum-indonesia-cl6783/ | Yth. hukumonline.com mengapa produk hukum yang ada di situs ini hanya dimulai dari tahun 1950-an, bagaimana dengan produk hukum tahun 1945 s/d 1949? Setidaknya daftarnya saja. Demikian dari saya semoga hal ini dapat membuat hukumonline.com menjadi situs yang terlengkap. | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.
Produk hukum yang ada di hukumonline.com hanya dimulai dari tahun 1950-an karena produk hukum yang berada di bawah tahun tersebut umumnya merupakan peraturan-peraturan yang bersifat Kolonial. Kami berusaha memasukkan peraturan-peraturan tersebut, ... |
Lex spesialis/Putusan PONARI | https://www.hukumonline.com/klinik/a/lex-spesialisputusan-ponari-cl6926/ | Apakah UU No 10/2008 Tentang Tindak Pidana Pemilu dapat menabrak UU No 8/1981 Tentang KUHAP pasal 67 jo pasal 233!! Putusan PN memBEBASkan Terdakwa TETAPI Jaksa mengajukan BANDING dan diputus bersalah di PT !? | ## ULASAN LENGKAP
Mengenai hukum acara pidana pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 memang terdapat beberapa kejanggalan, khususnya mengenai apakah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) mengikat juga bagi hukum acara pidana pemilu. Dalam UU 10/2008 memang terdapat pengaturan yang seolah-olah menyatakan bah... |
alat bukti rekaman | https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-rekaman-cl6915/ | Saya minta tolong sebetulnya bagaimanakah posisi alat bukti rekaman dalam sistem pembuktian pidana itu? Terima kasih atas perhatiannya. | ## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan yang Anda sampaikan.
Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lantas di mana posisi rekaman sebagai sebagai salah satu bentuk informasi elektro... |
affirmative action | https://www.hukumonline.com/klinik/a/affirmative-action-cl6904/ | Apa yang dimaksud affirmative action itu? Mengapa affirmative action jadi sering dibicarakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Pemilu Legislatif? | ## ULASAN LENGKAP
*Affirmative action* (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kel... |
Kerja 24 jam nostop! | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kerja-24-jam-nostop-cl6716/ | tunangan saya(wanita) bekerja di sebuah perusahaan di jakarta, dengan jam kerja 08.00 wib - 17.00wib. terkadang pulang jam 19.00wib, tapi kemarin tgl 25 agustus, setelah lewat jam kerja normal, tunangan saya di minta kerja malam, jadi langsung kerja lagi dan sekitar jam 08.00(26 agustus) saya telepon ternyata masih bel... | ## ULASAN LENGKAP
Mengenai waktu kerja, Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK) hanya mengenal ketentuan waktu kerja 40 jam kerja/minggu yang dapat diatur 8 jam/hari untuk 5 hari kerja/minggu dan 7 jam/hari untuk 6 hari kerja/minggu. Itu pun hari ke-6 hanya 5 jam kerj... |
curatele (pengampuan) dan kepailitan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/curatele-pengampuan-dan-kepailitan-cl6790/ | apa perbedaan tugas kurator dalam curatele (pengampuan) dan dalam kepailitan? | ## ULASAN LENGKAP
Saudari Haulaluthfia,
Perbedaan tugas kurator dalam pengampuan (biasa disebut pengampu) dengan kurator dalam kepailitan, dapat dilihat dari maksud/tujuan pengampuan dan kepailitan yang berbeda.
Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengur... |
Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengaturan-berkaitan-dengan-eksekusi-cl6690/ | **Pengaturan Berkaitan dengan Eksekusi**�*(deldol)*
**Pertanyaan�:**
**�**
Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal terseb... | ## ULASAN LENGKAP
***Bung Deldol yang berbahagia,***
Untuk hukum acara pidana, dapat anda lihat ketentuan pasal 270 KUHAP yang berbunyi: *Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.* Dalam konte... |
Mengajukan Cerai Tanpa Izin Pimpinan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengajukan-cerai-tanpa-ijin-pimpinan-cl6430/ | yth. redaksi saya selaku PNS akan mengajukan cerai dgn istri ku, jika mendasari PP yang ada harus ada perstujuan pimpinan, jika saya mengajukan tanpa persetujuan pimpinan untuk resiko hukumnya bagaimana untuk saya, jujur saja saya sudah pisah 3 tahun dgn istriku, dan saya sudah diminta pamitan oleh istriku kemudian say... | ## ULASAN LENGKAP
**Jawaban:**
Terima kasih Pak *harta7*
Seperti yang diketahui, untuk urusan perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 (PP 10) yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 (PP 45). Ada beberapa Pasal dalam PP 10 yang diubah dengan PP 45. Selebihnya, PP 1... |
Status Perkawinan Internasional dan Perjanjian Perkawinan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-perkawinan-internasional-dan-perjanjian-perkawinan-cl5114/ | Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatan... | ## ULASAN LENGKAP
Sebelumnya, anda sungguh beruntung tidak menikah dengan orang yang berbeda agama karena dilarang di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama dilarang, tapi perkawinan antar warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing selama memenuhi syarat-syarat huk... |
Services di Internet | https://www.hukumonline.com/klinik/a/services-di-internet-cl4933/ | Kami berniat menyediakan service berupa film dan musik di internet, ijin dan *license* apa saja yang harus kami penuhi, selain itu surat ijin usahanya seperti apa? Sekarang kami sudah bergerak di *software* *developer*. Terimakasih | ## ULASAN LENGKAP
Kami masih belum jelas dengan jasa yang akan anda berikan. Apakah penyediaan jasa film dan musik yang diputar *streaming* (didengar dan dilihat langsung melalui situs anda) ataukah memberikan jasa film dan musik yang dapat di *download* oleh publik ataupun memberikan referensi film dan musik yang ke... |
Pencucian uang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencucian-uang-cl5479/ | Dalam UU No.25/2003 tentang TPPU disebutkan bahwa yg dimaksud dgn pencucian uang adalah perbuatan...dst... yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana.. dst. Yang kami tanyakan adalah apakah dalam pengenaan UU TTPU ini seseorang sudah harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah (berkekuatan hukum tet... | ## ULASAN LENGKAP
Salah satu tujuan disusunnya Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah untuk mencegah dan memberantas perbuatan pencucian uang.
Peran penyedia jasa keuangan sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Apabila te... |
Fidusia (2) | https://www.hukumonline.com/klinik/a/fidusia-cl5220/ | Apakah jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu masih menggunakan konsep fidusia yang lama (*fiduciarie eigendom overdracht*) dan tidak didaftarkan adalah tidak sah atau tidak berlaku? | ## ULASAN LENGKAP
Setiap perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rejim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai azas kebebasan berkontrak masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat sahnya perjanjian terpe... |
status anak | https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-anak-cl5069/ | Saya istri WNA, tapi sebelum surat nikah saya daftarkan kecatatan sipil, saya sudah punya anak dan kemudian saya buatkan akte lahir luar nikah (tanpa ada ayah), dan 8 bulan kemudian surat nikah saya selesai, bagaimana status anak saya? Apakah dia termasuk�WNA atau ikut saya karena pada waktu ia lahir belum ada hubungan... | ## ULASAN LENGKAP
Didalam pasal 43 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam kasus ibu tidak menyatakan bahwa ayah dari si anak adalah suami ibu sekarang (WNA), tapi dalam membahas kasus ib... |
Hak asuh anak | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asuh-anak-cl5031/ | Dari pernikahan resmi dengan warga negara asing pihak ibu WNI , ayah WNA, dan anak dibawah usia, dari perceraian dapatkah anak memperoleh kewarganegaraan indonesia jika ikut ibu? Terimakasih | ## ULASAN LENGKAP
Yang harus ibu perhatikan adalah Undang-undang No 62 tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan beserta perubahannya (**UU Kewarganegaraan**), dimana dalam UU Kewarganegaraan tidak memberikan perlindungan terhadap pasangan campur (*mixed couples*), adanya diskriminasi didalam pernikahan antara laki-laki Indo... |
kekuatan hukum surat kuasa | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-surat-kuasa-cl1384/ | Pasal 82 dan 89 UU No. 1/95, demikian pula dalam anggaran dasar, suatu PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan dan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama PT. Permasalahannya adalah bagi PT yang sudah cukup ... | ## ULASAN LENGKAP
Menurut pasal 82 dan 89 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, seharusnya memang seseorang harus mendapat kuasa tertulis lebih dulu dari direksi apabila ia ingin menandatangani suatu perjanjian atas nama PT. Namun dalam hal tertentu yang mendesak dan belum ada kuasa tertulis dari direksi, ma... |
Mengadopsi keponakan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengadopsi-keponakan-cl5190/ | Saya berniat mengadopsi resmi atau legal sehingga ada surat adopsinya yang bisa digunakan untuk mengurus keimmigrasiannya karena saya Permanen Resident USA keponakan saya yang sudah yatim dan atas persetujuan ibunya.Langkah apa yang harus saya lakukan?�Terima kasih banyak. Salam. | ## ULASAN LENGKAP
Undang-undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai pengangkatan anak yang dapat dilihat di pasal 39 - 40, yang intinya mengatakan bahwa:
- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan p... |
Uang Jasa atas pengunduran diri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/uang-jasa-atas-pengunduran-diri-cl5145/ | Saya adalah seorang karyawan disalah satu perusahaan swasta dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan 15 hari dengan status karyawan tetap dan telah mengundurkan diri secara baik2 atas kemauan sendiri. Dengan status seperti saya tersebut, pertanyaan saya adalah : 1. Apakah saya bisa mendapatkan uang jasa? apa dasar hukumnya? 2... | ## ULASAN LENGKAP
Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena kemauan saudara sendiri (untuk melakukan pengunduran diri dari perusahaan tempat saudara bekerja) diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) Pasal 162.
Bagi saudara yang melakukan pengunduran diri atas ... |
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-pemborongan-pekerjaan-cl5059/ | Masalah-masalah apa saja yang harus dicermati dalam pemborongan pekerjaan? Terimakasih. | ## ULASAN LENGKAP
Pada saat ini, sedangkan berkembang wacana untuk merevisi UU No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) sebagai antisipasi terhadap persoalan ketenagakerjaan dan investasi di Indonesia, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan *outsourcing.*
Namun, kita tidak ak... |
klikbca.com typosquatting atau phishing? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/klikbcacom-typosquatting-atau-phishing-cl4936/ | Mengenai kasus klikbca.com, kasus itu bisa disebut *typosquatting* atau *phishing*? Karena saya pernah membaca definisi kedua istilah itu mirip. Bisakah dalam penyelesaian nya diterapkan UUHC dan merek, mengingat tampilan website yg serupa dengan website aslinya? | ## ULASAN LENGKAP
Pada dasarnya, kasus klikbca merupakan kasus domain name yang memanfaatkan kesalahan ketik yang mungkin dilakukan oleh nasabah. Steven Haryanto membeli domain-domain yang serupa www.klikbca.com dimana isi dari tiap situs palsu tersebut sangat mirip dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan dari ... |
Seputar, Pendaftaran Hak Cipta Software | https://www.hukumonline.com/klinik/a/seputar-pendaftaran-hak-cipta-software-cl4554/ | Saya ingin mendaftarkan Hak Cipta software atas nama pribadi bukan badan hukum. 1. Apakah prosedurnya cukup sulit? Maksud saya apakah banyak oknum yang mempersulit seperti kebanyakan mengurus perijinan di kantor pemerintah? 2. Berapa biaya dan Jangka waktu sampai memperoleh nomer Hak cipta jika diurus sendiri atau mela... | ## ULASAN LENGKAP
Wah, wah pertanyaannya banyak ya. Baiklah kita jawab satu persatu agar lebih jelas:
1. Prosedurnya tidak begitu sulit. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), badan yang berwenang memberikan pelayanan pendaftaran hak cipta sudah sangat kooperatif di tahun-tahun belakangan... |
Trade secret dan desain industri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/trade-secret-dan-desain-industri-cl4503/ | Apakah perlindungan hukum pemegang *trade secret* sama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri? | ## ULASAN LENGKAP
Obyek perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (**UURD**) berbeda dengan Undang Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (**UUDI**). Secara umum, perbedaaanya adalah sebagai berikut:
UURD mengatur tentang Rahasia Dagang, yaitu informasi... |
Hak Cipta dan masalah Pengalihan Bentuk media VHS ke bentuk DVD di Perpustakaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-dan-masalah-pengalihan-bentuk-media-vhs-ke-bentuk-dvd-di-perpustakaan-cl4523/ | Salam kenal,�saya bekerja di salah satu perpustakaan di Jakarta. Di perpustakaan yang saya kelola terdapat koleksi Audio Visual berbentu VHS, kemudian saya ingin mengubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi bentuk DVD, alasannya karena masyarakat Indonesia pada umumnya atau anggota perpu... | ## ULASAN LENGKAP
Hak Cipta menurut Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (**UU Hak Cipta**) merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak c... |
pasar modal syariah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasar-modal-syariah-cl4937/ | Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia? | ## ULASAN LENGKAP
Dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, saat ini memang belum ada undang-undang khusus pasar modal syariah. RUU Perbankan Syariah juga masih digodok di DPR. Meskipun demikian, praktek investasi secara syariah sudah berjalan sejak pertengahan 1997 melalui instrumen pasar modal berbasis s... |
kepailitan prudensial | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-prudensial-cl4934/ | Pada pertanyaan sebelumnya, Putusan MA memutuskan bahwa Prudensial tidak bisa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak ada hutang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian hutang tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga tetapi harus melalui Pengadilan Negeri. Apabila di Pengadilan ... | ## ULASAN LENGKAP
Apabila pengadilan negeri dalam suatu sengketa telah memutus salah satu pihak untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain, maka putusan ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hutang yang telah jatuh waktu. Artinya, seandainya diajukan permohonan pailit, maka pihak yang dimenangkan di pen... |
PHK Kesalahan Berat | https://www.hukumonline.com/klinik/a/phk-kessalahan-berat-cl4859/ | Seorang security telah tidur pada saat bertugas sehingga barang yang dijaga didekatnya hilang (harga barang puluhan juta rupiah). Apakah security tersebut boleh langsung diphk atau harus melalui persidangan di pengadilan, sementara pada saat pemeriksaan polisi dinyatakan bahwa security tersbut tidak terlibat dengan pen... | ## ULASAN LENGKAP
Apabila kesalahan yang dilakukan oleh Security (tertidur sewaktu bertugas dan dianggap telah menyalahi prosedur kerja), termasuk ke dalam pengertian kesalahan berat yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan (atau perjanjian kerja) Bapak, maka perusahaan dapat melakukan PHK, dan kemudian melaporkan ... |
pailitnya prudential dan keputusan pembatalan oleh MA | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pailitnya-prudential-dan-keputusan-pembatalan-oleh-ma-cl3644/ | Atas dasar apa Mahkamah Agung melakukan pembatalan terhadap putusan pailit prudential asuransi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, sedangkan pertimbangan Pengadilan Niaga sudah memenuhi kriteria pemailitan debitur yang sudah sederhana, dilihat dari UU Kepailitan yang ada penjelasan yang ada sudah cukup jelas. | ## ULASAN LENGKAP
Dalam putusan kasasi perkara PT Prudential Life Assurance (Prudential) vs Lee Boon Siong, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan niaga No.13/Pailit/PN Niaga. Jkt.Pst yang sebelumnya menyatakan Prudential pailit.
Menurut majelis kasasi, adanya hutang Prudential kepada Lee Boon Siong tidak d... |
Merek Didaftarkan agen | https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-didaftarkan-agen-cl4283/ | Jika di dalam perjanjian yang judulnya bukan merupakan perjanjian lisensi, apakah penerima lisensi tersebut berhak untuk mendaftarkan merek atas namanya, sedangkan pemberi lisensi tidak memberikan hak tersebut di dalam perjanjian. Apakah Pemberi lisensi bisa mengklaim mengingat sertifikat atas merek tersebut telah kelu... | ## ULASAN LENGKAP
Pada dasarnya yang terpenting bukanlah apa judul dari suatu perjanjian, melainkan apa isi (klausula-klausula) dari suatu perjanjian itu sendiri. Apabila di dalam perjanjian tersebut pemberi lisensi dengan tegas menyatakan bahwa pemberi lisensi (licensor) tidak memberikan hak / melarang penerima lisen... |
Pembagian Harta Gono Gini | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta-gono-gini-cl1208/ | Dalam pembagian harta gono gini, secara hukum kalau tidak salah dibagi 50 : 50, apakah benar?�Dengan pembagian harta gono gini, apakah bisa dituangkan secara tertulis ? Dan siapakah yang mengesahkannya? Hakim peradilan Agama atau Notaris? Terima kasih. | ## ULASAN LENGKAP
Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan biasanya merupakan persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, selain persoalan anak.
Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama a... |
sahnya perjanjian yang tanpa dibubuhi materai | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahnya-perjanjian-yang-tanpa-dibubuhi-materai-cl374/ | sahkah surat perjanjian yang tanpa dibubuhi materai yang cukup serta sejauh mana kekuatannya jika terjadi sengketa di pengadilan | ## ULASAN LENGKAP
Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam Akta dan Surat bukan akta, dan Akta dapat dibedakan dalam Akta Otentik dan Akta Di bawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangai, harus dibuat dengan sengaja dan harus untuk dipergunakan oleh orang untuk... |
Developer Nakal | https://www.hukumonline.com/klinik/a/developer-nakal-cl4465/ | Saya membeli tanah seluas 255cm2, tunai seharga Rp.58 juta dan menurut perjanjian di hadapan notaris pengikatan akan jual beli pihak pengembang harus sudah menyerahkan rumah lengkap layak huni beserta sertipikat yang sudah selesai (termasuk listrik, air dan pembersihan lingkungan) seluas 50m2 pada akhir Maret 2005. �Ta... | ## ULASAN LENGKAP
Melihat fakta hukum yang anda kemukakan di atas, maka hubungan perjanjian antara anda dengan Developer adalah perjanjian jual beli, yang obyeknya adalah tanah beserta bangunan (rumah) di atasnya. Pejanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak mil... |
Cerobong Asap, Hak dan Lingkungan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cerobong-asap--hak-dan-lingkungan-cl2827/ | Saya memiliki Ruko di komp pertokoan, tapi belum lama ini gedung yang menempel disamping ruko saya membuka *franchise* restoran dengan memasang cerobong asap yang menempel pada dinding mereka tapi menghalangi depan jendela ruko saya. Adapun cerobong asap itu memanjang ke atas dan menonjol dari dinding kira-kira 30 cm. ... | ## ULASAN LENGKAP
Dahulu ada kasus serupa di negeri Belanda yaitu ada seseorang yang membuat cerobong asap palsu yang sengaja dibuat sengaja untuk menghalangi pandangan dari tetangganya kemudian tetangga yang pandangannya terhalangi tersebut menggugat si pemilik cerobong asap ke pengadilan. Putusan pengadilan di neger... |
perlukah pernikahan di daftarkan ke catatan sipil..? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-pernikahan-di-daftarkan-ke-catatan-sipil-cl4170/ | Saya WNI menikah dengan pria WNA Perancis, kami menikah di Perancis 2 tahun yang lalu, dan pernikahan kami sudah terdaftar di kedutaan masing-masing. Kami berdua adalah kristen, tapi karena sesuatu hal, kami tidak menikah di gereja. kami mempunyai satu orang putri. Tapi sampai saat ini kami belum mendaftarkan pernikaha... | ## ULASAN LENGKAP
Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (**UU Perkawinan**) beserta dengan peraturan pelaksanaanya yaitu Perat... |
Hak Guna Bangunan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-guna-bangunan-cl3045/ | Saya saat ini mau membeli rumah di sebuah kompleks KORPRI. Namun konon ternyata status lahannya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha karena lahannya adalah milik Pemda dan rumah-rumah di lahan tersebut dibangun untuk kalangan Pegawai Pemda. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Dengan status HGB atau HGU apakah b... | ## ULASAN LENGKAP
1. Untuk soal ini, anda harus pastikan terlebih dahulu, apakah penjual adalah pegawai Pemda dan apakah ia telah membeli lunas rumah/tanah tersebut dari Pemda yang bersangkutan. Sebab rumah/tanah demikian dapat dibeli oleh pegawai yang menghuni, yang selanjutnya dapat menjadi Hak Milik. Meskipun ... |
Tanya tentang Hak Kepemilikan Tanah Negara | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanya-tentang-hak-kepemilikan-tanah-negara-cl4124/ | Mohon informasinya apakah benar ada peraturan atau undang-undang yg mengatur bahwa tanah negara yg telah dipergunakan selama 20 tahun atau lebih dapat diubah statusnya menjadi hak Milik? Terimakasih | ## ULASAN LENGKAP
Hal pertama yang harus diketahui terlebih dahulu adalah dengan dasar atau izin apa seseorang mempergunakan tanah negara dimaksud. Kemudian adakah surat-surat bukti penggunaan tanah didasarkan pada pembayaran pajak atas nama yang bersangkutan, misalnya: girik, IPEDA, atau PBB. Hal ketiga adalah apaka... |
Hubungan Ketenagakerjaan di dalam Yayasan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-ketenagakerjaan-di-dalam-yayasan-cl4494/ | Bagaimana sebetulnya secara umum hubungan intern pekerjaan diatur dalam suatu badan hukum yayasan. Apakah yayasan tersebut harus menundukkan diri pada institusi depnaker/dinas tenaga kerja.Bila terjadi konflik di kemudian hari, bagaimana lantas mekanisme penyelesaian konfliknya? | ## ULASAN LENGKAP
Kami asumsikan "hubungan internal pekerjaan di yayasan" adalah hubungan kerja antara pegawai dan pengurus dari suatu yayasan. Berangkat dari titik tolak ini, yayasan sebagai salah satu badan hukum sosial termasuk ke dalam pengertian perusahaan menurut ketentuan umum dalam Undang-undang No.13 tahun 20... |
Klaim ASKES | https://www.hukumonline.com/klinik/a/klaim-askes-cl3250/ | Saya saat ini sedang mengajukan klaim asuransi kepada PT. ASKES atas perawatan kami di RS. Swasta. Karena kami masuk RS melalui Gawat Darurat, klaim kami dapat diterima. Tetapi dari klaim kami sebesar Rp. 7,6 juta hanya dikabulkan sebesar Rp. 590 ribuan saja dengan alasan obat-obatan yang dipakai bukan yang termasuk da... | ## ULASAN LENGKAP
Permasalahan asuransi adalah permasalahan jamak yang penyelesaian akhirnya seringkali membuat konsumen di posisi yang lemah. Hubungan antara Perusahaan Asuransi dan nasabahnya diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam pelaksanaannya posisi antara nasabah... |
KUHD | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuhd-cl4488/ | Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang? | ## ULASAN LENGKAP
Kedua pasal tersebut, pasal 145 dan pasal 176, termasuk kedalam pengaturan mengenai surat-surat berharga yang diatur dalam titel 6 dan titel 7 dari Buku I Kitab-kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut ahli hukum (Polak, Scheltema) surat berharga itu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak da... |
upah selama masa skorsing | https://www.hukumonline.com/klinik/a/upah-selama-masa-skorsing-cl3127/ | Menurut UU 13 /2003 pasal 155 ayat (3) dikatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berserta hak-hak lainnya yang bi... | ## ULASAN LENGKAP
Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) mengatur tentang pengecualian cara pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 151 UU Ketenagakerjaan. Dimana bila terjadi perselisihan perburuhan antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka si... |
Pegawai kontrak dan pasal 62 | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pegawai-kontrak-dan-pasal-62-cl4438/ | saya adalah pekerja waktu tertentu yang dibayar bulanan, yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Alasan mengundurkan diri adalah tidak ada job description yang jelas (saya diperintahkan bekerja untuk kepentingan pribadi atasan saya, sebagai distributor MLM). Apakah pasal 62 berlaku? Apakah saya harus menggan... | ## ULASAN LENGKAP
Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 61 ayat 1 perjanjian kerja berakhir apabila: (a) pekerja meninggal dunia; (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; (c) adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan h... |
kepailitan personal guarantor | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-personal-guarantor-cl537/ | Apakah sudah ada yurisprudensi yang menetapkan bahwa *personal guarantor* (penjamin hutang perorangan) dapat dipailitkan? kalau sudah ada, dalam putusan apa? | ## ULASAN LENGKAP
Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata (Bab XVII KUH Perdata). Inti dari perjanjian penanggungan adalah *adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apab... |
Masa pengunduran diri pada UU tenaga kerja yang lama dan baru | https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-pengunduran-diri-pada-uu-tenaga-kerja-yang-lama-dan-baru-cl4415/ | Saya mohon bantuan, Apakah betul di UU tenaga kerja sebelum ini (no 13/2003) diatur bahwa pengunduran diri karyawan selambat-lambatnyanya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Sebab peraturan yang baru UU no 13/2003 yang saya tahu hanya 1 bulan. Mohon berikan saya acuan atau kopian yang menyatakan hal tersebut | ## ULASAN LENGKAP
Sebelum berlakunya Undang-undang No.13 tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) yang menjadi pedoman untuk persoalan jangka waktu pengajuan pengunduran diri bagi pekerja/ buruh adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-78/Men/2001 tentang ... |
Konvensi Wina 1969 Induk Pengaturan Perjanjian Internasional? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/konvensi-wina-1969-induk-pengaturan-perjanjian-inrenasional-cl4268/ | mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih. | ## ULASAN LENGKAP
Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (**Vienna** **Convention 1969**) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali *open for ratification* pada tahun 1969 dan baru *entry into force* pada tahun 1980. Sebelu... |
uu 13 atau kep men 150 ? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/uu-13-atau-kep-men-150--cl2803/ | Menurut ketentuan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 191 dikatakan bahwa�semua peraturan... tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru.... Apakah artinya "dan/ atau" dalam pasal tersebut diatas ? Apakah dapat diartikan bahwa kepmen ... | ## ULASAN LENGKAP
Dalam bahasa Indonesia [lihat kamus besar] secara harfiah dan digunakan sebagai pengait (mencakup dua atau lebih unsur). Sedangkan atau digunakan sebagai pemisah yang berarti salah satu dari dua atau lebih unsur. Kedua kata tersebut tidak seharusnya digunakan bersamaan karena arti harfiahnya berbeda ... |
Sengketa tanah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-tanah-cl4314/ | 1. Bagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah korban menang dan si pelaku minta ganti rugi karena diatas tanah sudah ditanami karet sebanyak 200 batang sedangkan korban adalah orang tidak mampu / miskin ? 2. Bagaimana tanggung jawab BPN yang membuat sertifikat ganda / tumpang tindih ? 3. Mengapa sengketa tanah dalam p... | ## ULASAN LENGKAP
1. Jika dalam suatu sengketa tanah, penggugat (korban) dimenangkan dan tergugat lalu meminta ganti rugi atas suatu barang atau aset lain yang terlanjur dibangun atau ditanam oleh Tergugat di area tanah sengketa maka hal-hal yang harus diperhatikan ialah : 1) jika putusan sudah berkekuatan hukum ... |
Hak cipta di Internet | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-cipta-di-internet-cl3087/ | Misalnya kita hendah membuat suatu artikel atau media informasi yang akan di sebar luaskan dengan sumber atau gambar-gambar yang diambil dari internet atau media lainnya. Pertanyaanya : 1. Apakah hanya dengan menuliskan sumber berita dari media yang kita ambil tanpa meminta izin dari media tersebut merupakan pelanggara... | ## ULASAN LENGKAP
1. Menurut saya tidak, sepanjang informasi yang ditayangkan memang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Jika bapak mengutip suatu pendapat ke dalam suatu tulisan, maka pengungkapan sumbernya mungkin sudah cukup dan atau tidak mengambil utuh seluruh ciptaan. Namun, untuk pemakaian gamb... |
Syarat sah perjanjian dalam e-commerce | https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-sah-perjanjian-dalam-ecommerce-cl531/ | Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup B2C dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, e-mail dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memperhatikan BW sebagai pedoman dalam pemb... | ## ULASAN LENGKAP
Setuju dengan pendapat anda, bahwa suatu transaksi harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Karena prinsip yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bisa dibilang prinsip universal dari transaksi.
Pemahaman yang berkembang selama ini, syarat perjanjian yang tertera da... |
kepailitan dan likuidasi perseroan terbatas | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-dan-likuidasi-perseroan-terbatas-cl4292/ | Apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ada? dan Bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan? | ## ULASAN LENGKAP
Ada dua pertanyaan yang bisa dijawab disini, pertama adalah apakah PT dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit? Selanjutnya apakah PT dalam likuidasi dapat dipailitkan? Khususnya dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("**UUK**")
Untuk menjawab kedua masalah i... |
Perbuatan melawan hukum | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-melawan-hukum-cl2550/ | Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah pembatalan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? | ## ULASAN LENGKAP
Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan i... |
Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-penjelasan-atas-undang-undang-cl3276/ | Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Terima kasih atas bantuannya. | ## ULASAN LENGKAP
Sistematika peraturan merupakan jalinan berbagai ketentuan yang terklasifikasi secara tepat dan urutan yang teratur. Klasifikasi tersebut pada umumnya menggunakan kerangka yang mirip dan komponen-komponen kerangka tersebut diatur dalam bagian lampiran Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentuka... |
sengketa kepemilikan tanah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sengketa-kepemilikan-tanah-cl1210/ | Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika batas waktu pasal 55 Undang-undang�No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, apakah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri? apakah perbedaannya penanganan mengenai perkara tenta... | ## ULASAN LENGKAP
Yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 53 Undang-undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau **UU 5/86**), Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPN merupakan Jabatan... |
Lembaga Bantuan Hukum | https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-bantuan-hukum-cl4206/ | Apakah Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang benar benar Non-Profit? Bagaimana jalan keluarnya untuk mencari "Orang Pintar Hukum" atau Pengacara yang terjangkau oleh saya yang sedang sangat membutuhkan tapi tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara. Terima Kasih. | ## ULASAN LENGKAP
LBH merupakan sebuah lembaga yang non – profit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, namun tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar biaya... |
kepailitan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl2881/ | Dalam Kasus Manulife, yang dianut itu pengertian utang & kreditur yang bagaimana? Kreditur apa yang dapat mengajukan permohonan pailit (kreditur bersaing, kreditur prefern atau kreditur separatis) apa alasannya? Apa ketentuan dari UU No. 4 tahun 1998 yang membuktikan bahwa UU tsb lebih menekankan perlindungan kepada kr... | ## ULASAN LENGKAP
Dalam kasus Manulife tampaknya dianut pengertian utang secara luas, dimana utang tidak lagi didefinisikan secara sempit semata-mata sebagai kewajiban yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam uang/utang piutang, namun segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini sudah sesuai dengan defin... |
pidana tentang pers | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tentang-pers-cl2805/ | Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan, yang dipakai dipengadilan hanya KUHP, contoh kasus pemukulan wartawan tempo oleh David A Miauw? Padahal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya tapi tidak dipakai. Apa dasar menggunakan UU Pers dan apa dasar�menggunakan �K... | ## ULASAN LENGKAP
Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hkum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP, demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus per... |
Format Class Action | https://www.hukumonline.com/klinik/a/format-class-action-cl4111/ | Beberapa waktu lalu kejaksaan agung mengungkap bahwa para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang diduga mencampur bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 90 untuk dijual dengan harga RON 92 atau Pertamax oplosan. Kasus BBM oplosan ini tentunya banyak merugikan masyarakat. Melihat ba... | Tindakan pengoplosan bahan bakar minyak (“BBM”) atau Pertamax oplosan yang Anda tanyakan pada dasarnya melanggar beberapa hak konsumen seperti hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang ben... |
Jamsostek dan pengunduran diri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jamsostek-dan-pengunduran-diri-cl3951/ | Saya bekerja di perusahaan konstruksi sudah hampir 17 tahun. Persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:
1.Uang Jamsostek yang dibayarkan tidak sesuai dengan gaji yang saya terima sekarang, gaji saya sekitar Rp.2 juta tapi uang jamsostek yang dibayarkan hanya Rp.271000. Apa yang harus saya lakukan dan kemana sa... | ## ULASAN LENGKAP
Mengenai Jamsostek dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraaan Program Jamsostek, dimana disebutkan bahwa perincian besarnya iuran jamsostek berdasakan pasal 9 (1) b. *jaminan Hari Tua sebesar 5, 70 % x upah sebulan* dengan perincian yaitu berdasarkan Pasal 9 ... |
cybersquater | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cybersquater-cl976/ | Cybersquater itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah ada hukum yang mengaturnya? Apakah termasuk craker atau seperti apa? Apakah sudah ada kasus yang diadili tentang cybersquater ini? Bagaimana masalah cybersquater ini di Indonesia? | ## ULASAN LENGKAP
*Cybersquatter* asal katanya dari *cyberquatting*. *Cybersquatting* adalah suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki *legitimate interest*). Sedang *cybersquatter* adalah orang yang melakukan tindakan pendaftaran tersebut. Biasanya mereka yang ... |
Sita Barang Bukti | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-barang-bukti-cl4021/ | Pada beberapa waktu yg lalu teman karyawan teman saya melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanpa sepetahuan prosedur perusahaan untuk melakukan pencetakan salah satu pruduk pemerintah, dan mesin cetak disita oleh pihak berwajib, apakah ada kemungkinan mesin tersebut untuk dibebaskan apabila yang bersangkutan tela... | ## ULASAN LENGKAP
Dalam KUHAP mengenai hal ini di atur dalam pasal 46 yang berbunyi :
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
a. kepentingan penyidikan dan penun... |
pembagian harta | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-harta--cl2753/ | Bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gono gini setelah perceraian.dibuat oleh siapakah? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya? | ## ULASAN LENGKAP
Konsep pembagian harta gono gini (harta bersama) setelah perceraian adalah 50:50, yaitu 50% untuk pihak isteri dan 50% untuk pihak suami. Hal ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa dalam suatu perkawinan itu baik pihak isteri maupun pihak suami mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rum... |
perwalian anak | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perwalian-anak-cl131/ | Saya seorang istri dengan dua orang anak (2,5 tahun dan 7 bulan). Setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak tetap ikut saya atau ikut suami? Lantas, jika saya yang pergi dari rumah apakah tetap berhak nafkah setelah ... | Salah satu akibat dari perceraian adalah adanya perselisihan mengenai hak asuh anak. Bagi anak yang belum dewasa, hak asuh anak akan berada sepenuhnya pada pengawasan ibu kandung, kecuali ibu lalai dalam menjalankan kewajibannya. Hak asuh anak ini tidak serta merta hilang meski sang ibu pergi ke rumah orang tuanya kare... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.