Title stringlengths 3 104 | Link stringlengths 47 193 | Question stringlengths 20 2.96k | Answer stringlengths 371 32.8k |
|---|---|---|---|
Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-karyawan-dilarang-pulang-karena-belum-capai-target-lt67da63fb3fa31/ | Saya adalah pekerjaan harian lepas sebagai telemarketing perusahaan distributor pupuk non subsidi. Tempat saya bekerja memaksa saya bekerja lembur dan melarang pulang sebelum mencapai target tersebut. Selain itu, saya juga tidak mendapatkan gaji lembur dan hanya menerima gaji pokok saja. Apakah saya bisa melaporkan per... | Pada dasarnya, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari ketentuan kerja, maka pengusaha yang bersangkutan harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 har... |
ArtiBuybackSaham PT dan Fungsinya | https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/ | Apa yang dimaksud *buyback* saham dan apa fungsinya? | Arti *buyback* saham adalah ketika suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan beredar di umum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah komposisi kepemilikan dan struktur kendali perseroan ter... |
Cara Cek Keabsahan Perceraian Seseorang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-cek-keabsahan-perceraian-seseorang-lt508604e8de252/ | Saya akan menikah dengan seorang janda. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya berencana untuk mengecek status pernikahan dia dengan mantan suaminya. Sebab saya takut seperti yang sering ada di TV, kalau buku cerainya palsu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara dan prosedurnya? Saya tinggal di Bekasi. Terima kasih. | Bukti sahnya suatu perceraian dapat dilihat melalui kutipan akta perceraian. Bagi pemeluk agama Islam, akta ini diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan huku... |
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membaca-kontrak-kerja-lt5767600b3aac7/ | Setelah dapat THR dan lebaran, saya hendak pindah kerja. Apa saja yang harus diperhatikan dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja agar saya tidak dirugikan sepihak oleh perusahaan baru ini? | Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.
Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)? Apakah ada ... |
Diminta Kantor Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/diminta-kantor-bekerja-di-hari-libur-lebaran--bolehkah-lt53bb9345be1fd/ | Pemerintah sudah menetapkan SKB libur dan cuti bersama Lebaran 2025. Terkait ini, saya dengar kantor saya akan meminta beberapa orang untuk tetap bekerja. Pertanyaannya, bolehkah instansi atau perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak menaati aturan libur Lebaran tersebut atau tetap me... | Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wa... |
Bisakah Bercerai karena Tidak Memberi Nafkah Batin? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-tidak-memberi-nafkah-batin-lt67e610c66c41a/ | Bolehkah bercerai karena tidak memberi nafkah batin? Jika tidak, bisa apakah bisa diajukan pembatalan pernikahan dan minta ganti rugi? Mengingat pernikahan baru 1 minggu. Sebagai informasi, saya dan pasangan saya beragama Islam. | Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) *jo.* Pasal 116 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document/?utm_source=we... |
Benarkah Membeli BBM dengan Jeriken Dilarang? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-membeli-bbm-dengan-jeriken-dilarang-lt4fd8046c010a0/ | Saya berniat membeli BBM jenis solar di sebuah SPBU di tempat saya tinggal (Dompu NTB) dengan membawa jeriken, tapi saya dipersulit oleh pihak pengelola. Saya ditanyain izin padahal saya membeli solar untuk keperluan membajak sawah. Saya sempat cekcok dengan mereka tapi hasilnya saya tetap tidak mendapatkan solar. Mere... | Pada dasarnya, membeli BBM dengan jeriken tidak dilarang selama itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam hal pembelian solar untuk petani, maka diperlukan verifikasi dan rekomendasi dari l... |
Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/ | Saya ingin menukarkan uang untuk lebaran. Bagaimana aturan penukaran uang? Apakah penukaran uang Lebaran di jalan raya diperbolehkan? Di mana seharusnya saya menukarkan uang? | Merujuk pada [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang) dan perubahannya, [PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-... |
Apakah Karang Taruna Berbadan Hukum? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karang-taruna-berbadan-hukum-lt67c9a1cd1e3d8/ | Saya ingin bertanya, apakah karang taruna merupakan sebuah organisasi yang berbadan hukum? Apabila karang taruna merupakan organisasi yang berbadan hukum, bagaimana proses pendaftarannya? Terima kasih. | Karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas, dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Karang taruna sendir... |
Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-dokumen-asing-dilegalisasi-di-kbri--lt60053590761ab/ | Mohon informasinya terkait ketentuan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di Indonesia dan legalisasi dokumen oleh KBRI. Perlukah dokumen asing dilegalisasi di KBRI? Lalu, adakah dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi? | Pada dasarnya, dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”).
Namun, terdapat dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi. Apa saja?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di baw... |
JikaFeeAdvokat Diduga Hasil Pencucian Uang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-i-fee-i-advokat-diduga-hasil-pencucian-uang-lt5dea2c5e38da6/ | Ada seorang advokat yang mendapatkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian, terkait dengan�*fee*�yang diterima dalam penanganan perkara kliennya. Kepolisian menduga bahwa uang yang diterima oleh advokat tersebut adalah hasil dari�*money laundry*. Pertanyaan saya, bagaimana jika *fee* advokat diduga ha... | Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) dibagi ke dalam 3 jenis, salah satunya adalah TPPU pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) [UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010). Dinamakan T... |
Lembaga Paksa Badan Bagi yang Tak Mau Bayar Utang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-paksa-badan-bagi-yang-tak-mau-bayar-utang-lt67e49ce8489bd/ | Jika merujuk Perma 1/2000, orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara. Bagaimana mekanismenya? Saya sudah tidak tahan sama saudara saya yang utang jutaan ke saya tapi tidak kunjung bayar malah foya-foya. Sudah saya tagih katanya nggak ada duit. Saya akhirnya google ada namanya lembaga paksa badan. Apakah bisa saya mem... | Utang piutang merupakan masalah perdata, bukan pidana. Artinya, Anda tidak dapat memenjarakan debitur yang tidak membayar utang melalui jalur pidana.
Namun demikian, [Perma 1/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=int... |
Aturan Besaran THR Direksi BUMN | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-besaran-thr-direksi-bumn-lt4e9512efe06d2/ | Sepanjang penelusuran saya, dasar hukum pemberian THR bagi pekerja swasta terdapat dalam Permenaker 6/2016 dan jumlah THR yang diberikan adalah 1 kali gaji jika sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus. Saya mempunyai pertanyaan terhadap THR direksi BUMN, apakah pemberian THR direksi BUMN menggunakan dasar hukum yan... | Tunjangan hari raya (“THR”) masuk pada salah satu jenis penghasilan yang didapatkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yaitu tunjangan. Berdasarkan Pasal 86 [Permen BUMN 3/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-ta... |
Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuka-rekening-rupiah-di-luar-negeri-lt60bf0f102074f/ | Adakah referensi/dasar hukum yang mengatur larangan adanya transaksional rupiah di luar negeri? Lalu, bisakah membuka rekening rupiah di luar negeri? Selain itu, adakah syarat membuka kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia di luar negeri? | Dalam [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011), wilayah Indonesia mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan... |
Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-status-perkawinan-di-ktp-tanpa-akta-perceraian-lt56c2f45eb32f4/ | Saya menikah secara agama kristen lalu bercerai tanpa dokumen resmi karena gereja tidak mengakui perceraian. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh orang tua saya dalam sistem kependudukan. Meski sudah bercerai, saat ini status KTP saya masih tertulis �menikah�. Padahal, saya hendak menikah lagi dan hal tersebut menghamba... | Perubahan status perkawinan sebagaimana Anda sebutkan merupakan salah satu peristiwa penting. Terkait dengan perubahan status perkawinan, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) lama;
3. kartu izin tinggal tetap; dan
4. surat keterang... |
Larangan Pegawai Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pegawai Lain | https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-pegawai-memiliki-hubungan-keluarga-dengan-pegawai-lain-cl2905/ | Saya memiliki pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab. Menurut undang-undang, apakah diperbolehkan melakukan pembatasan/pelarangan rekrutmen pegawai bagi pegawai yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena kelahiran maupun karena perkawinan? Misal: orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik. Jika dilakukan pela... | Pada dasarnya, [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) dan perubahannya tidak mengatur mengenai pembatasan atau pelarangan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan kelua... |
Prosedur Pemberian Remisi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemberian-remisi-cl1425/ | Apa yang dimaksud dengan remisi? Bagaimana prosedur agar remisi bisa diberikan? | Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian remisi tersebut, untuk mendapatkan remisi narapidana dan anak, harus memenuhi syarat remisi.
Lantas, apa saja syarat re... |
Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/ | Beberapa waktu lalu, sering diberitakan mengenai oknum ormas yang banyak melakukan tindakan pemerasan terhadap perusahaan untuk meminta THR. Pemaksaan meminta THR ini tidak jarang dibarengi dengan kekerasan. Lantas, bagaimana jerat hukum ormas yang memaksa meminta THR? | Organisasi masyarakat (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila... |
Bagaimana Cara Penerbitan Sertifikat Hak MilikStrata Title? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-penerbitan-sertifikat-hak-milik-istrata-title-i-lt4db5232a72f03/ | Bagaimana syarat dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/SHM sarusun oleh BPN? | *Strata title* adalah suatu kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartemen atau rumah susun. Dengan demikian, pemegang hak milik satuan rumah susun berhak atas bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk prosentase kepemilikan. Adapun, sertifikat hak milik sar... |
Apakah Polisi Berwenang Memukul Demonstran? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-polisi-berwenang-memukul-demonstran-cl4972/ | Dalam beberapa waktu terakhir, sering terjadi kegiatan demonstrasi untuk mengecam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam demonstrasi ini tidak jarang seorang polisi melakukan tindakan represif seperti pemukulan terhadap demonstran. Lantas, apakah polisi berwenang melakukan tindakan represif seperti... | Pada dasarnya menyampaikan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi ini adalah hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/u... |
Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-mendapatkan-sertifikat-konsultan-pajak-lt54ec037100511/ | Bagaimana syarat-syarat seseorang diangkat menjadi konsultan hukum pajak? Apakah berbeda dengan konsultan pajak? Haruskah bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi? Lalu, benarkah ada syarat sertifikat konsultan pajak bagi orang yang hendak menjadi konsultan pajak? | Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terkait syarat sertifikat konsultan pajak, [PMK 111/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53... |
Dipaksa Mengaku Berbuat Pidana, Apa Sanksi bagi Polisi? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dipaksa-mengaku-berbuat-pidana--apa-sanksi-bagi-polisi-lt5d287a2437387/ | Saya baca dalam sebuah berita beberapa waktu lalu, seorang pencari bekicot di Grobogan ditangkap dan dituduh oleh oknum polisi sebagai pencuri, hingga mengalami kekerasan fisik dan dipaksa untuk mengakui tindakan pencurian tersebut. Perlu diingat bahwa penangkapan ini dilakukan begitu saja tanpa ada pendahuluan terlebi... | Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam pelaksanaan penangkapan ini harus dilakukan berdasark... |
Sahkah Perkawinan Jika Suami atau Istri Murtad? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perkawinan-jika-suami-atau-istri-murtad-cl2018/ | Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara Islam (di KUA) tetapi salah satu diantaranya pindah agama. Apakah pernikahan tersebut masih dianggap sah? | Suatu perkawinan adalah sah jika dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks hukum Islam, yaitu [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi), calon suami istri... |
Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan--termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/ | Saya ingin bertanya, jika perusahaan terlibat suap pada suatu�*project*�dan�*project*�itu berjalan sampai menghasilkan uang kepada pemberi suap, apakah karyawan dari perusahaan pemberi suap yang menerima gaji/bonus yang mungkin dari hasil�*project*�tersebut termasuk ikut terlibat? Terima kasih. | Penempatan keuntungan perusahaan yang bersumber dari tindak pidana suap ke dalam kas perusahaan dan kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran gaji/bonus karyawan, merupakan salah satu tahap dari pencucian uang yang dikenal dengan tahap penggabungan (*integration*).
Apabila pekerja di perusah... |
Dapatkah Mahar Dikenakan Pajak? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-mahar-dikenakan-pajak-lt541ba86cc6481/ | Saya ingin bertanya, apakah ada pajak dari mahar/mas kawin berupa uang? Terima kasih. | Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat akad nikah. Karena sifatnya sebagai pemberian dalam konteks pernikahan, meskipun pasangan yang Anda tanyakan tergolong subjek pajak penghasilan, mahar atau mas kawin tetap dikategorikan sebagai bantuan atau su... |
Arti Bank Perantara dan Bank Kustodian | https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bank-perantara-dan-bank-kustodian-lt5a712d151ac55/ | Apa yang dimaksud dengan bank perantara dan bank kustodian? | Bank perantara adalah bank yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) untuk menjadi sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS (bank bermasalah/bank gagal), selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikanny... |
Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/stnk-mati-lt4f9cdef36680d/ | Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait STNK yang sudah mati. Apakah polisi memiliki wewenang menilang dan menyita sepeda motor yang STNK-nya mati dan pajak STNK�yang belum dibayar? Lantas, apakah saya masih bisa menghidupkan STNK yang sudah mati selama 2 tahun? | Pemilik kendaraan bermotor dengan STNK mati atau ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor dengan STNK mati bisa dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan. Jika dikendarai di jalan, pemilik kendaraa... |
Upaya Komisaris Jika Anggota Direksi Melakukan Tindak Pidana | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-untuk-direksi-lt5be28ff8bda1d/ | Langkah hukum seperti apa yang dapat komisaris tempuh apabila ada indikasi penipuan/penggelapan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh direksi, yang menyebabkan kerugian perusahaan/pemegang saham dan apa hak komisaris/pemegang saham? Apakah direksi yang melakukan penipuan/penggelapan dapat diberhentikan? | Dalam hal salah seorang anggota direksi melakukan tindak pidana, pemegang saham dapat memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan dapat terus menjabat sebagai anggota direksi, atau memberhentikannya sementara dalam jabatannya tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian sem... |
Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-advokat-meminta-imbalan-saat-memberikan-bantuan-hukum-cuma-cuma-lt57f93f4611480/ | Saya memilikipertanyaan tentang advokat yang sulit dijawab. Bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan (misalnya uang) dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai? | Berdasarkan **Pasal 22 ayat (1) [UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**, advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang ti... |
Tanggung Jawab Pemegang Saham Jika PT Wanprestasi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemegang-saham-jika-pt-wanprestasi-lt535e01b78e123/ | Saya adalah pemegang saham minoritas di suatu perusahaan. Saat ini saya tidak aktif lagi di perusahaan itu. Saya mendapat kabar kalau perusahaan tersebut akan *default* karena tidak dapat membayar utang perusahaan ke bank. Apa risiko bagi pemegang saham perusahaan? Apakah saya akan masuk ke daftar hitam debitur di Bank... | Tidak ada yang dinamakan daftar hitam debitur Bank Indonesia, melainkan sepanjang penelusuran kami terdapat istilah Daftar Hitam Nasional yakni merupakan informasi mengenai data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong serta informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”).
Menjawab pertanyaan Anda, s... |
Tata Cara Penggeledahan oleh Polisi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-penggeledahan-oleh-polisi-lt67d9ab2e266b1/ | Saya ingin bertanya apakah polisi berhak menggeledah badan seseorang tanpa memakai baju dinas dengan hanya menyebutkan "kami polisi"? | Pada dasarnya, penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, penggeledahan tidak dapat dilakukan hanya dengan menyebutkan “kami polisi” saja.
Selain itu, terdapat juga kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam... |
Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-lt50bf40adc8622/ | Saya ingin bertanya, bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah bank syariah jika dilihat dari UU Perbankan Syariah? Apa bedanya dengan perlindungan terhadap nasabah bank konvensional? | Pada dasarnya, peran dan fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Keduanya berkedudukan sebagai lembaga intermediasi keuangan, sehingga nasabah dari kedua jenis bank tersebut merupakan konsumen dari lembaga perbankan.
Namun, perbedaan fundamentalnya terletak pada kepatuhan bank syariah pada pri... |
Berhakkah Karyawan yang Training di Luar Negeri Mendapatkan THR? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhakkah-karyawan-yang-training-di-luar-negeri-mendapatkan-thr-lt67d512ba266b1/ | Saya diberangkatkan oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan di Jepang selama setahun. Selama masa pelatihan tersebut saya tidak mendapatkan gaji dan THR meskipun saya berstatus karyawan. Benarkah demikian hukumnya? | Mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (“THR”) dapat merujuk pada ketentuan [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) dan perubahannya, serta [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/l... |
Bolehkah DPR Rapat di Hotel? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dpr-rapat-di-hotel-lt67dbfaad4de07/ | Akhir-akhir ini masyarakat tengah dihebohkan dengan rapat RUU TNI yang dilakukan oleh DPR di salah satu hotel di Jakarta. Rapat ini dinilai tertutup dan tidak transparan oleh netizen. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya DPR rapat di hotel? | Pada dasarnya, merujuk pada Pasal 254 ayat (3) [Peraturan DPR 1/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020), semua jenis rapat Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dilakukan... |
Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-bilateral-dan-multilateral-lt623072800ead3/ | Dalam hukum internasional terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Lantas, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian apa? | Perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Secara umum, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut... |
Larangan Mengambil Foto dan Video di Rumah Sakit | https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-mengambil-foto-dan-video-di-rumah-sakit-lt5e2289741df35/ | Seperti kita ketahui, banyak layanan kesehatan seperti rumah sakit yang melarang dokumentasi di rumah sakit. Namun kita juga sering menemukan berbagai video di media sosial yang diambil di rumah sakit. Mungkin ada orang yang ingin mendokumentasikan suatu kejadian, seperti malapraktik dokter. Apakah larangan mendokument... | Rumah sakit pada dasarnya berwenang untuk membuat larangan mengambil foto atau video di rumah sakit. Larangan ini merupakan upaya pihak rumah sakit untuk melindungi hak privasi pasien.
Di sisi lain, perekaman terhadap suatu dugaan malapraktik secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk pelanggaran. Nam... |
Bolehkah Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/ | Saya mengalami kasus di mana pada waktu lebaran, THR kami dipotong. Padahal saat hari raya lain, karyawan lain mendapatkan THR�*full*�1 bulan gaji. Selain itu, pada saat cuti bersama Idulfitri, perusahaan potong gaji karyawan sesuai lama libur cuti bersama. Langkah apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih. | Permasalahan pemotongan THR dan potong gaji karyawan karena libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri termasuk perselisihan hak yang dapat diselesaikan dengan menempuh langkah-langkah dalam [UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_kli... |
Perjumpaan Utang Antara Induk dan Anak Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjumpaan-utang-lt52f1de7179946/ | Saya ingin bertanya soal perjumpaan utang. PT A memiliki utang kepada PT X sebesar Rp100 juta berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Januari 2024 yang mana pembayaran dicicil selama 4 kali sampai Desember 2025. Di sisi lain PT X memiliki utang kepada PT A per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp104 juta berdasark... | Perjumpaan utang atau kompensasi merupakan saling penghapusan utang, jika dua orang saling berutang antara satu dengan yang lain dengan jumlah yang sama dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih.
Perjumpaan utang ini dapat diterapkan terhadap anak perusahaan dan induknya dengan cara membuat laporan keuangan konsolidas... |
Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanakan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203/ | Apa hukumnya jika lalai melaksanakan RUPS tahunan? Tahun lalu PT tempat saya menanam saham tidak melaksanakan RUPS tahunan. Saya juga ingin bertanya, adakah aturan soal kuorum untuk pelaksanaan RUPS tahunan? Mohon dijelaskan aturan soal hal-hal prinsip/penting dalam pelaksanaan RUPS suatu PT. | Ada 3 faktor yang menjadi tolok ukur syarat sahnya penyelenggaraan RUPS, yaitu :
1. Dilakukan melalui undangan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham.
2. Pelaksanaannya harus memenuhi kuorum rapat yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar.
3. Setiap penyelenggaraan RUPS dibuat dengan risalah RUPS ... |
Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-menghadirkan-ahli-berkewarganegaraan-asing-dalam-persidangan-lt5f64aae1bb58f/ | Apakah sistem peradilan pidana di Indonesia mengizinkan ahli asing untuk memberikan keterangan di persidangan? | Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan untuk menghadirkan ahli Warga Negara Asing (“WNA”) dalam persidangan pidana di Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ingin menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing tersebut, di antaranya adalah ketentuan keimigrasian, perpajaka... |
Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bank kepada Nasabah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/ | Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan [UU 10/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998)? | Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan menurut [UU 10/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998) terdiri dari perlindungan berdasarkan prinsip rahasia bank dan dibentuknya lembaga penjami... |
Syarat Modal Minimal untuk BisaListingdi Bursa | https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-modal-minimal-untuk-bisa-listing-di-bursa-lt51cac2ebd1ca3/ | Ketika pertama kali perseroan didirikan oleh dua orang dengan menyetor modal mereka masing-masing dan nilai modal mereka Rp100 juta. Pertanyaan saya apakah bisa PT yang memiliki modal Rp50 juta dengan pemilik PT pendiri hanya 2 orang bisa *go public* di pasar modal? Bagaimanakah modal Rp50 juta dari semua total aset da... | Untuk menawarkan saham di pasar modal atau *listing*, ada syarat jumlah aset yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya memiliki aset berwujud bersih (*net tangible asset*) minimal Rp250 miliar jika akan melakukan pencatatan di papan umum. Sedangkan untuk melakukan pencatatan di papan pengembangan, salah satu s... |
Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f/ | Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya, kemudian juga ada istilah debitur insolven yaitu debitur tidak bisa membayar utang. Kedua pengertian tersebut kurang lebih sama, lalu kenapa diberikan istilah yang berbeda dalam hukum kepailitan? | Pada dasarnya kepailitan dan insolvensi merupakan dua hal yang berbeda. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam konteks kepailitan, belum tentu aset debitur tidak cukup untuk membayar seluru... |
Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b/ | Beberapa waktu masyarakat dihebohkan penerobosan oleh sekelompok masyarakat terhadap rapat pembahasan RUU TNI di salah satu hotel di Jakarta. Protes dan penerobosan ini salah satunya terjadi karena alasan kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan RUU tersebut. Pertanyaannya, sebenarnya pada tahap apa saja dibutuhk... | Dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang (“UU”) harus dilandasi **asas keterbukaan** baik dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Kelima tahap tersebut harus transparan dan terbuka sebagai ruang **agar publik dapat mengawasi dan terlibat**.
Selain itu, **partisipasi ma... |
Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/ | Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia? | Bitcoin adalah salah satu bentuk *New Payment Method* berupa *virtual currency.*Bitcoin sendiri termasuk contoh dari mata uang kripto (c*ryptocurrency*) yang biasanya dalam perdagangan internasional digunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*.
Menjawab pertanyaan Anda, Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bi... |
Peran Pasar Perdagangan Karbon dalam Meningkatkan Pengurangan Emisi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pasar-perdagangan-karbon-dalam-meningkatkan-pengurangan-emisi-lt67d95ec330b11/ | Dari perspektif hukum, apakah pasar perdagangan karbon di Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan hukum dalam rangka mengurangi emisi karbon? | Pengurangan emisi karbon telah menjadi komitmen global, termasuk komitmen Indonesia. Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait perdagangan karbon dan juga secara khusus bursa karbon yang dikelola oleh IDXCarbon, di bawah supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Partisipasi dalam pengurangan emisi dapat ditingkatkan ... |
Perizinan Berusaha Perusahaan Jasa Arsitek | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-perusahaan-jasa-arsitek-lt4fcf391f5ee68/ | Saya ingin mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur, bisakah hanya dengan bentuk perusahaan perorangan? | Menjawab pertanyaan Anda, perusahaan jasa arsitek atau konsultan arsitektur dapat berbentuk perusahaan perorangan yaitu perseroan perorangan. Untuk bisa beroperasi, maka perusahaan jasa arsitek wajib memiliki perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang terdiri atas SBU, SKK, dan lis... |
Aturan Persaingan Usaha di ASEAN | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-persaingan-usaha-di-asean-cl4404/ | Bagaimana pengaturan persaingan usaha di kawasan ASEAN terutama dalam era AFTA? Seperti apa pengaturan persaingan usaha di ASEAN? Adakah lembaga khusus yang pengawasan persaingan usaha di ASEAN? | *Association of Southeast Asian Nations* (“ASEAN”) memiliki aturan mengenai persaingan usaha yaitu *[The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy](https://asean.org/book/asean-regional-guidelines-on-competition-policy/) (Regional Guidelines)* yang terdiri dari 10 bab, di antaranya mencakup larangan persetujuan a... |
Hukumnya Jika Ekspor Tanpa Persetujuan Pemegang Saham PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-ekspor-tanpa-persetujuan-pemegang-saham-pt-cl16/ | Sebuah PT A yang merupakan sebuah PT PMA modal patungan (*joint venture*) antara perusahaan asing dan perusahaan nasional, melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut. Misalnya, yang melakukan ekspor adalah direksi... | Pada dasarnya, legalitas ekspor PT A yang dilakukan direksi bergantung pada kesesuaiannya dengan *joint venture agreement*, anggaran dasar, dan izin usaha yang dimiliki. Dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&... |
Bolehkah Polisi Menilang karena STNK Mati? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-polisi-menilang-karena-stnk-mati-lt5004d6a040c8b/ | Saya ingin bertanya apakah polisi berwenang menilang jika STNK pengendara motor telah mati/habis masa berlakunya? Sedangkan sepengetahuan saya, mengenai keterlambatan membayar pajak tahunan, polisi tidak berhak melakukan penindakan/menilang. Mohon penjelasannya, terima kasih. | Setiap tahunnya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) harus disahkan oleh polisi. Pengesahan tersebut hanya bisa dilakukan jika pemilik kendaraan sudah melakukan segala kewajibannya termasuk membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengesahkan STNK tahunan wajib melunasi pajaknya terlebih dahulu... |
Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-kepala-desa-mengganti-seluruh-perangkat-desa-lt589bef2cd5717/ | Apakah melanggar [UU Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh aparat desa yang sudah lama? | Pada dasarnya, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus tunduk kepada aturan perundang-undangan. Meskipun pengangkatan atau pemberhentian tersebut merupakan kewenangan kepala desa, namun keputusan tersebut melibatkan konsultasi dan rekomendasi dari camat.
Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberh... |
Urutan Pangkat TNI dari Terendah Sampai Tertinggi | https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-pangkat-tni-dari-terendah-sampai-tertinggi-lt67d906b5266b1/ | Beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan mengenai berita Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel/Letkol. Pertanyaan saya, sebenarnya apa saja urutan pangkat TNI? Mohon jelaskan urutan pangkat TNI dari terendah sampai tertinggi. | Prajurit Tentara Negara Indonesia (“TNI”) diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Prajurit berdasarkan pangkatnya dapat dikelompokkan menjadi golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Terkait dengan urutan pangkat TNI dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 24** [**PP ... |
Perbedaan Pemblokiran Tanah dengan Penyitaan Tanah | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemblokiran-tanah-dengan-penyitaan-tanah-lt5a6e858b613b3/ | Kami sedang menghadapi sengketa tanah dengan orang lain. Kami bingung tanah kami dinyatakan diblokir, bukan disita. Apakah pemblokiran itu berbeda dengan disita? Apakah memang ada aturan tentang pemblokiran tanah? | Pemblokiran tanah berbeda dengan penyitaan tanah. Pemblokiran tanah berfungsi sebagai alat penting dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa hak atas tanah tidak disalahgunakan dan administrasi pertanahan dapat dilakukan dengan tertib dan akurat. Selain itu, pemblokiran tanah tidak berarti tanah terse... |
Apa itu PrinsipInsurable Interestdalam Asuransi? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-prinsip-insurable-interest-dalam-asuransi-lt4c31badec8d77/ | Sebuah perusahaan yang bertindak sebagai *principal* ingin memberikan penghargaan/bonus terhadap para distributor/agen yang telah berprestasi dalam hal memasarkan produk-produknya. Bonus itu dalam bentuk polis asuransi jiwa. Hal tersebut akan direalisasikan dengan cara perusahaan itu membayarkan premi asuransi jiwa unt... | Prinsip *insurable interest* adalah suatu kepentingan yang dapat diasuransikan dimana pihak tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan dan diakui hukum. Kepentingan ini merupakan pembeda asuransi dengan suatu pertaruhan atau perjudian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di... |
Apa Saja Hak-Hak Kreditur dalam Kepailitan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditur-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/ | Apa saja hak-hak kreditur dalam proses kepailitan? | Dalam proses kepailitan, kreditur memiliki hak untuk mengajukan klaim tagihan yang telah jatuh tempo, menghadiri dan memiliki hak suara dalam rapat kreditur, mendapatkan informasi tentang perkembangan proses kepailitan, serta menerima pembayaran sesuai dengan kedudukan dan jumlah tagihan.
Selain itu, kreditur dapat me... |
Batasan PrinsipInsurable Interest | https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-prinsip-iinsurable-interest-i-lt67d90d591e3d8/ | Apa itu *insurable interest* dalam asuransi? *Insurable interest* diatur dalam pasal berapa? Lalu, bagaimana batasan prinsip *insurable interest*? | Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau *insurable interest* adalah kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu pihak tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan atau menderita.
Unsur kepentingan merupak... |
Prosedur Pendirian PT PMA Bidang Migas | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perusahaanpma-bidang-migas-cl4264/ | Bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing di bidang minyak dan gas bumi? | Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di industri minyak dan gas diawali dengan melakukan identifikasi dan penentuan jenis usaha hulu atau hilir, yang masing-masing memiliki persyaratan perizinan yang berbeda. Kegiatan hulu diatur melalui kontrak kerja sama yang mencakup berbagai ketentuan, sement... |
Haruskah Bayar Pajak Jika Mengadakan Pertandingan Olahraga? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-bayar-pajak-jika-mengadakan-pertandingan-olahraga-cl5057/ | Apakah harus membayar pajak jika ingin membuat sebuah acara olahraga? | Kami asumsikan acara olahraga yang Anda maksud adalah pertandingan olahraga. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c [UU 1/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&... |
Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/ | Saya menunggu-nunggu kapan THR karyawan swasta 2025 cair? Lalu, apakah THR bisa dicicil? | Menjelang hari raya Idulfitri, mulai bermunculan pertanyaan kapan THR paling lambat dibayarkan? Tunjangan Hari Raya (“THR”) wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan.
THR diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha be... |
Haruskah Cuti Haid Pakai Surat Dokter? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-cuti-haid-pakai-surat-dokter-lt532bb6e88b46b/ | Saya ingin menanyakan, saya tidak masuk kerja saat hari pertama haid dan mengajukan cuti haid saat masuk kerja tetapi dari HRD meminta saya membawa surat keterangan sakit dari dokter sebagai lampiran. Apa benar cuti haid harus pakai surat dokter? Terima kasih. | Cuti haid merupakan salah satu cuti eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada karyawan perempuan. Setiap karyawan perempuan bisa mengajukan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua dan tetap berhak untuk mendapatkan upah penuh.
[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/unda... |
Bisakah Koperasi dan PT Punya Alamat yang Sama? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-koperasi-dan-pt-punya-alamat-yang-sama-lt5bfcf24d4b69a/ | Perusahaan kami adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang pembiayaan *multifinance*. Saat ini, kami hendak mendirikan koperasi jasa dengan unit usaha tambahan salah satunya ialah simpan pinjam, dimana karyawan-karyawan yang menjadi anggotanya. Yang hendak kami tanyakan, apakah lokasi ... | Sepanjang penelusuran kami, dalam [UU Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) beserta perubahannya dan peraturan pelaksananya tidak ada larangan sebuah koperasi memiliki alamat ka... |
Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemindahan Saham Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-terjadi-kecurangan-dalam-pemindahan-saham-perusahaan-cl991/ | Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku direktur memiliki 30% saham. Saya selaku komisaris memiliki 70% saham (di mana 30%-nya merupakan milik saya pribadi dan sisanya 40% milik rekan B yg memberikan kuasa kepada saya). Bulan lalu rekan B meninggal dunia. Tanpa sepengetah... | Transaksi jual beli saham yang telah terjadi tanpa persetujuan RUPS tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian jual beli, di mana yang menjadi objek persetujuan bukanlah milik yang sah dari pihak yang menjual (dalam hal ini si A). Dengan demikian, jual beli yang terjadi adalah batal demi hukum.
Penjelasan lebih l... |
Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak | https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/ | Saya karyawan kontrak yang sudah kurang lebih 6 tahun bekerja. Namun, bagaimana dengan THR-nya? Mengingat masa kerja sudah 6 tahun dan saya adalah karyawan kontrak. Apakah karyawan kontrak berhak atas THR? Jika saya berhak atas THR, kapan THR tahun 2025 cair? | Tunjangan Hari Raya (“THR”) keagamaan adalah pendapat non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pada dasarnya, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PK... |
Aturan Pembelian Rumah Sakit Berbentuk Yayasan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pembelian-rumah-sakit-berbentuk-yayasan-lt4f2b46912393a/ | Saya ditawarkan oleh pemilik suatu rumah sakit untuk membeli rumah sakitnya yang statusnya milik yayasan. Pertanyaannya, hal-hal apa yang harus saya perhatikan dalam jual beli ini? | Dalam membeli rumah sakit yang berbentuk yayasan, secara prosedur harus memperoleh persetujuan dari pembina yayasan. Ketika hendak membeli rumah sakit berbentuk yayasan, setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait mekanisme pembelian yayasan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan peny... |
Perbedaan Surat Keputusan dan Perjanjian | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-keputusan-dan-perjanjian-lt546aa2a0eb160/ | Saya ingin bertanya apakah Surat Keputusan bisa disamakan dengan perjanjian? | Surat Keputusan (“SK”) tidak bisa disamakan dengan perjanjian jika dilihat dari unsur-unsur pembentukannya. Unsur-unsur SK terdiri dari konsideran, desideratum, dan diktum. Sedangkan unsur-unsur perjanjian terdiri dari para pihak, persetujuan, tujuan, prestasi, bentuk perjanjian, dan syarat-syarat tertentu.
Kemudian, ... |
Bagaimana Cara Mendirikan Pabrik AMDK? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-mendirikan-pabrik-amdk-cl536/ | Saya berencana untuk mendirikan sebuah pabrik AMDK (air minum dalam kemasan). Adakah aturannya? Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium untuk menganalisa kadar air? Mohon bimbingannya. Terima kasih. | Pada dasarnya, pendirian pabrik air minum dalam kemasan (“AMDK”) wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki Izin Usaha Industri (IUI) serta memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam [Permen Perindustrian 62/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6720db2280046/peraturan-menteri-peri... |
Perbedaan Kantor Cabang dan Perwakilan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kantor-cabang-dan-perwakilan-cl6946/ | Mungkin ada yang bisa membantu saya perbedaan antara kantor cabang dan perwakilan (hak & kewajiban) serta peraturan yang mengatur tentang itu. Terima kasih buat atensinya. | Kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas untuk menjalankan kegiatan bisnis utama sesuai anggaran dasar perusahaan, sedangkan kantor perwakilan hanya berfungsi menangani administrasi. Pendirian keduanya didasarkan pada anggaran dasar, dan akta notaris biasanya diperlukan untuk pengurusan izin.
Penjelasan lebih lanj... |
Prosedur Akuisisi Perusahaan yang Pailit | https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-akuisisi-perusahaan-yang-pailit-lt67d38243266b1/ | Bagaimana prosedur akuisisi perusahaan yang pailit? Mohon dijelaskan secara ringkas dengan dasar hukumnya. | Akuisisi perusahaan terhadap perusahaan pailit adalah strategi bisnis untuk mengambil alih pengendalian perusahaan guna memastikan keberlangsungan usaha (*going concern*).
Akuisisi terhadap perusahaan pailit dapat dilakukan melalui dua skema yaitu melalui perdamaian atau dengan skema kurator melalui penilaian aset... |
Wasiat Tertutup MelanggarLegitieme Portie, Otomatis Batal? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-tertutup-melanggar-legitieme-portie-otomatis-batal-lt67d380451e3d8/ | Saya memiliki 2 orang tua (ayah dan ibu) dan 5 orang saudara kandung, dimana saya merupakan anak bungsu dari kelima saudara kandung tersebut. Ayah saya meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dan kemudian meninggalkan ibu serta 5 anak kandung. Semasa almarhum ayah saya masih hidup, almarhum ayah saya ada membuat akta ... | *Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal tidak menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah maupun sebagai wasiat.
Pada dasarnya, surat wasiat yang melanggar... |
Bolehkah Perusahaan Telekomunikasi Diakuisisi Orang/Badan Asing? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perusahaan-telekomunikasi-diakuisisi-orang-badan-asing-cl397/ | Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia? Dalam hal ini, apakah badan hukum asing tersebut dapat memiliki 100% saham? | Dengan asumsi bahwa yang Anda maksud dengan akuisisi dilakukan melalui penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing, maka penanaman modal asing (PMA) sangat mungkin dilakukan berdasarkan [UU Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source... |
Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal | https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/ | Belakangan ini, Kementerian ESDM pada akhirnya membeberkan tentang emas dan perak hasil pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing�asal China, di Wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa waktu lalu terdapat bencana tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Gorontalo. Me... | Pada dasarnya, semua pelaku usaha wajib memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yaitu memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (3) [UU 3/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a/undang-undang-nomor-3-tahun-2020/?utm_... |
Apa yang Dimaksud Hukum Impresariat? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-hukum-impresariat-cl140/ | Saya ingin menanyakan mengenai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang *entertainment* atau *event organizer*, apakah benar usaha seperti ini diatur dalam hukum impresariat? Apa yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? Bagaimana prosedur pengurusannya? | Hukum impresariat yang Anda tanyakan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai impresariat atau usaha di bidang *entertainment.* Hal-hal yang mencakup penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan, dan melakukan pertunjukan. Se... |
PengertianSingle Presence Policydan Dasar Hukumnya di Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-isingle-presence-policy-i-dan-dasar-hukumnya-di-indonesia-cl7082/ | 1. Apakah BI selaku regulator sektor perbankan dapat memaksa mekanisme RUPS tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena faktor *single presence policy*? Bagaimana jika mayoritas pemegang saham dalam RUPS tidak berkehendak mengonsolidasikan banknya? Mengingat sesuai UU PT, pemeg... | Pada dasarnya, dunia perbankan di Indonesia saat ini menganut asas *single presence policy* atau kebijakan kepemilikan bank secara tunggal. Aturan kepemilikan tunggal diatur dalam [POJK 39/03/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59880e450e0fd/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2017-tahun-2... |
Aturan Pengesahan Akta Pendirian PT oleh Menteri | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pengesahan-akta-pendirian-pt-oleh-menteri-cl520/ | Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah perseroan terbatas pada Menteri Hukum? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja? | Agar PT mendapat statusnya sebagai badan hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari mendirikan PT dalam bentuk akta notaris, pengesahan akta pendirian, hingga mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara.
PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan dengan tujuan agar akta pe... |
Ketentuan Transaksi REPO di Indonesia | https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-transaksi-repo-di-indonesia-lt67d19ba7313ac/ | Apa itu REPO dan bagaimana transaksi REPO di Indonesia? | Transaksi *Repurchase Agreement* atau REPO adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dalam transaksi REPO akan terjadi 2 kali transaksi antara pihak penjual dan pembeli, karena terdapat 2 kali pemindahbukuan saham, yang masing-masing adalah:
1. *... |
Haruskah Ketua Yayasan Memiliki NPWP? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ketua-yayasan-memiliki-npwp-lt5a8e545d2cd5a/ | Apa syarat untuk menjadi ketua yayasan? Apakah ketua yayasan harus memiliki NPWP? | Sebagai pengurus yayasan, ketua yayasan perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) karena dalam mendaftarkan wajib pajak badan, salah satu syarat administratif yang diperlukan adalah NPWP dari seluruh pengurus badan. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN L... |
Peran Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma | https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-koperasi-dalam-kemitraan-inti-plasma-lt4b02b3253b58f/ | Pada perjanjian plasma inti, pihak penandatangan perjanjian adalah koperasi dengan perusahaan inti, di mana koperasi sebagai wakil dari para petani plasma. Yang ingin saya tanyakan, bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani plasma itu seperti apa? Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh petani plasma, kepada... | Inti-plasma merupakan salah satu pola kemitraan dimana usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasma. Dalam konteks pertanyaan Anda, program kemitraan inti plasma melibatkan perusahaan inti dan petani plasma.
Adapun, peran koperasi dalam kemitraan inti plasma a... |
Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN | https://www.hukumonline.com/klinik/a/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-lt595ca7d8aee70/ | Saya dapat informasi bahwa ada Program Standarisasi Anggaran Dasar bagi BUMN Tbk dari Kementerian BUMN. Apa dasar hukumnya dan bagaimana Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk ini menyangkut soal kepemilikan saham istimewa oleh pemerintah (saham seri A Dwiwarna)? | Program Standarisasi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Tbk merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saat ini, program diatur melalui Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 dan No. S-163/MBU/03/2017, yang masing-masing menyampaikan *draft* standar AD untuk sekt... |
Bisakah Transaksi Keuangan PT PMA Melalui Bank Asing? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-transaksi-keuangan-pt-pma-melalui-bank-asing-lt4c6cd4357f1df/ | 1. Apakah penyetoran modal untuk suatu perusahaan penanaman modal asing (�PMA�) dapat disetorkan di bank asing di luar wilayah Republik Indonesia?
2. Apakah untuk kegiatan transaksi keuangan perusahaan PMA (seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran tagihan, atau penerimaan dana) harus melalui bank yang berbadan hukum... | Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan spesifik tentang pemilihan bank untuk penyetoran modal ataupun transaksi keuangan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menggunakan bank asing maupun bank berbadan hukum Indonesia dalam transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masin... |
Arti Sans Prejudice dan Penerapannya | https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sans-prejudice-dan-penerapannya-lt67d1d64c313ac/ | Apa itu sans prejudice dan apa dasar hukum *sans prejudice* di peraturan perundang-undangan? | Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak lepas dari komunikasi, misalnya dalam bentuk surat menyurat, dengan rekan sejawat yang menjadi pihak lawannya.
Namun, jika dalam proses surat menyurat tersebut terdapat catatan *sans prejudice*, maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan.
Penjelasan leb... |
Apa Perbedaan Likuidator dan Kurator? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-likuidator-dan-kurator-lt59e6b307ad9b8/ | Dalam pembubaran PT, apakah likuidator itu sama dengan kurator? | Likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseor... |
Tahapan Perusahaan MelakukanInitial Public Offering | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perusahaan-melakukan-iinitial-public-offering--i-cl6057/ | Prosedur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk *go public* sampai pada proses mendapatkan *Initial Public Offering*? | *Initial Public Offering* (“IPO”) merupakan proses penawaran saham perdana yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi entitas terbuka dan mencatatkan sahamnya di bursa efek. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan IPO dimulai dari persiapan internal, penunjukan lembaga dan profesi penunjang, dan la... |
Akibat Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Cabang | https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-kepailitan-perusahaan-induk-terhadap-perusahaan-cabang-lt5520b504efbbd/ | Saya ingin menanyakan bagaimana status perusahaan cabang jika perusahaan induk pailit? Apakah perusahaan cabang masih bisa berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek? | Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Berdasarkan hal ini, maka perusahaan pailit berikut cabangnya berada dalam keadaan sita umum kepailitan.
Namun, berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator d... |
Tugas dan Wewenang Sekretaris Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-sekretaris-perusahaan-lt53705ddb58c3e/ | Sejauh apa wewenang seorang sekretaris perusahaan? Misalnya, apakah dia berhak atas mutasi karyawan? Atau, apakah ia berhak atas seluruh kebijakan dalam perusahaan yang mengakibatkan tidak berfungsinya kebijakan direksi? Terima kasih. | Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada [POJK 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014)yakni tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik. Sekretaris perusahaan dalam perusahaan publik ata... |
Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penambahan-jumlah-anggota-dewan-komisaris-pt-lt4fcc2d6c8f31c/ | Saya ingin bertanya, jika anggaran dasar suatu perusahaan dilakukan perubahan, apakah aktanya juga ikut diubah atau anggaran dasar tersebut dibuatkan akta baru? Lalu, jika ada tambahan komisaris, apakah juga mengubah akta? Kemudian harus melalui RUPS atau tidak? Terima kasih. | Perubahan anggaran dasar (“AD”) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang kemudian harus dibuat dengan akta notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari AD terdahulu.
Selanjutnya, dalam hal penambahan jumlah anggota dewan komisaris, maka harus dilakukan dengan RUPS dan harus dinyataka... |
Urgensi Pengklasifikasian Benda dalam Daftar Aset Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/urgensi-pengklasifikasian-benda-dalam-daftar-aset-perusahaan-cl172/ | Bagaimana pemakaian aset perusahaan, khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Apa hal-hal yang perlu saya ketahui tentang pengklasifikasian aset ini? | Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan dan pengklasifikasian aset sangat penting untuk menjaga transparansi dan kelancaran operasional. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan adalah pembagian aset menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Adanya daftar aset perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memiliki ... |
Bisakah Pihak Asing Investasi dalam Bidang Periklanan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pihak-asing-investasi-dalam-bidang-periklanan-cl829/ | Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? | Pihak asing dapat menanamkan modalnya di bidang periklanan karena tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Lantas, adakah batasan penanaman modal asing dalam bidang periklanan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
##... |
Bisakah Mengatur Berlakunya Amandemen Perjanjian secara Berbeda? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengatur-berlakunya-amandemen-perjanjian-secara-berbeda-lt67d0d81b1e3d8/ | Apakah memungkinkan di dalam sebuah amandemen perjanjian mengatur beberapa perubahan dengan efektif berlaku untuk masing masing perubahannya berbeda? Apakah ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut? | Dalam amandemen perjanjian, dimungkinkan untuk mengatur beberapa perubahan dengan tanggal efektif yang berbeda untuk masing-masing perubahan, asalkan disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agar tidak terjadi perbedaan interpretasi, setiap perubahan dalam amandemen harus ... |
Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/monopoli-anak-perusahaan-cl2245/ | Sebuah BUMN memiliki saham (minoritas) pada sebuah perusahaan *joint venture* dengan pihak asing yang memproduksi bahan pendukung untuk produksi BUMN tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada pengecualian untuk perusahaan *joint venture* tersebut terhadap UU 5/1999 apabila perusahaan *joint venture* tersebut bermaksud seca... | Suatu perjanjian vertikal yang bersifat menghambat atau membatasi persaingan, hanya akan dianggap memiliki dampak anti persaingan, dan karena itu berpotensi melanggar [UU 5/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999) sebagaimana tela... |
Pelaporan Merger dan Akuisisi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha | https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaporan-merger-dan-akuisisi-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha-lt607d2956c5656/ | Kegiatan usaha merger dan akuisisi apakah wajib dilaporkan ke KPPU, dan adakah aturan terbaru terkait kewajiban pelaporan merger dan akuisisi ke KPPU? Jika wajib, bagaimana proses pelaporan merger dan akuisisi yang wajib diketahui pelaku usaha? | Pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing perusahaannya melalui aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan peleburan. Aksi Korporasi ini dapat berdampak positif atau negatif dalam persaingan usaha, yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Jika pelaku usaha melakukan aksi korporasi yang memenuhi k... |
Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/demonstrasi-serikat-pekerja-atas-kasus-penggelapan-dalam-perusahaan-lt5d2b628ed8bc5/ | Saya bekerja di sebuah perusahan swasta sekaligus sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut. Saya mendapat kiriman pesan singkat berupa foto selembar kertas fotokopian yang di foto tersebut adalah bukti pelaporan atas nama salah satu mantan karyawan dimana tempat saya bekerja, yang berisi adanya dugaan ko... | Sesuai ketentuan sesuai [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) sebagaimana telah diubah dengan [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-peme... |
Tanggung Jawab Pemilik Baru Atas Utang Perusahaan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemilik-baru-atas-utang-perusahaan-lt5705be31463e1/ | Saya membeli/mengakuisisi sebuah perusahaan kontraktor sipil berbentuk Perseroan Terbatas (�PT�) dari pemilik lama dengan membeli 100% saham perusahaan. Namun, belakangan baru saya ketahui bahwa perusahaan yang saya beli tersebut memiliki sejumlah utang kepada bank dengan status kredit macet sehingga saya kesulitan unt... | Pada dasarnya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Akan tetapi, dalam hal akuisisi mengakibatkan pemegang saham dalam perseroan menjadi kurang dari 2 orang (Anda ... |
Dapatkah Komisaris Perusahaan Induk Menjadi Pegawai di Anak Perusahaan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-komisaris-perusahaan-induk-menjadi-pegawai-di-anak-perusahaan-lt5c40596bb6584/ | Bagaimana statusnya jika seseorang sudah diangkat menjadi komisaris di perusahaan induk secara bersamaan menjadi pegawai di anak perusahaan tersebut? Apakah diperbolehkan secara hukum? Terima kasih. | Dewan komisaris merupakan organ perseroan terbatas (“PT”) yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini berbeda dengan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
Namun, mengingat bahwa status perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda, maka mengenai rangkap jaba... |
Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT | https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/ | Bagaimana tata cara untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu PT? Terima kasih. | Pendaftaran pendirian PT merupakan hal penting agar PT memperoleh status badan hukumnya. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu melalui [AHU Perseroan Terbatas](https://ahu.go.id/sabh/perseroan). Apa saja syaratnya?
Penjelasan lebih lanj... |
Aturan Pemberhentian Direksi BUMD di Jakarta | https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberhentian-direksi-bumd-di-jakarta-lt5afb97824ebf5/ | Saya lihat ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD. Apakah ini artinya pemberhentian direksi BUMD di Jakarta merujuk pada aturan tersebut dan tidak lagi merujuk pada [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source... | Pada dasarnya, tata cara pemberhentian direksi merujuk pada [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya. Namun, berhubung Anda menanyakan direksi pada badan usaha milik daerah (“B... |
Menjadikan Inovasi Teknologi Sebagai Modal Perseroan | https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjadikan-inovasi-teknologi-sebagai-modal-perseroan-lt5c7cc643ad707/ | Saya ingin mendirikan sebuah PT bersama seorang teman, tapi saya tidak punya uang banyak. Dapatkah suatu inovasi teknologi/inovasi digital dijadikan modal perseroan? | Pada umumnya, penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain.
Inovasi teknologi atau inovasi digital termasuk ke dalam bentuk lain selain bentuk uang perihal penyetoran saham, namun karena nilainya tidak tersedia dan/atau tidak diketahui secara umum, tent... |
Hukumnya Jika Penonton MenggunakanFlaredalam Pertandingan Sepak Bola | https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-penonton-menggunakan-iflare-i-dalam-pertandingan-sepak-bola-lt58dbd993665e5/ | Apakah penggunaan *flare* (suar) dalam pertandingan sepak bola dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan, atas dasar hukum apa? | Penggunaan *flare* (suar) dalam pertandingan atau kompetisi sepak bola resmi di Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang berdasarkan Pasal 52 huruf c butir i [FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*](https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf)dan Pasal 70 angka (1) [K... |
Apakah Nama Yayasan Boleh Menggunakan Bahasa Asing? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-nama-yayasan-boleh-menggunakan-bahasa-asing-lt4f5f75b796280/ | Saya ingin menanyakan masalah pembaruan akta yayasan tempat ibadah klenteng yang telah berdiri sejak tahun 1951 yang menggunakan nama Tionghoa, mengapa ditolak Departemen Hukum dan HAM? | Penggunaan nama Tionghoa untuk yayasan di Indonesia adalah sah secara hukum, selama belum terdaftar dan belum terpakai secara sah oleh Yayasan lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Jika terdapat penolakan terhadap penggunaan nama Tionghoa, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut meng... |
Bagaimana Status Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-status-hukum-yayasan-sebelum-berlakunya-uu-yayasan-cl27/ | Sebelum [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) disahkan, apakah yayasan merupakan badan hukum? Kalau bukan, kenapa yayasan bisa menjadi pemegang saham PT? Apa dasar hukumnya? | Perlu diketahui sebelumnya, sebelum [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) dan perubahannya berlaku pun, yayasan sudah berstatus sebagai badan hukum. Sepanjang penelusuran kami, hal... |
Apakah Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS Bersifat Mengikat? | https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tindakan-direksi-tanpa-persetujuan-rups-bersifat-mengikat-lt54c8b37dc8819/ | Apakah direksi dapat membuat suatu kebijakan berupa peraturan untuk internal perusahaan yang bertentangan dengan akta pendirian perusahaan? Jika dalam hal urgensi, kebijakan tersebut harus dilakukan direksi, maka dasar hukum apa yang dapat melindungi kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut mengikat bagi PT dan pi... | Pada dasarnya, direksi merupakan organ yang berperan penting dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas (“PT”). Oleh karena itu, meskipun terdapat batasan dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.